Hakim AS Perintahkan Trump Hentikan Sementara Pembangunan Ballroom di Gedung Putih
Seorang hakim Amerika Serikat, Richard Leon, telah mengeluarkan perintah kepada Presiden AS Donald Trump untuk menghentikan sementara pembangunan ballroom di bawah Gedung Putih. Dalam putusannya, Leon menegaskan bahwa Trump bukanlah pemilik Gedung Putih, melainkan hanya berperan sebagai 'pengelola' dari properti negara tersebut.
Putusan Hakim dan Dasar Hukum
"Trump adalah 'pengelola' Gedung Putih, tetapi dia bukanlah pemiliknya!" tegas Hakim Richard Leon, seperti dilansir dari AFP pada Rabu (1/4/2026). Ia menekankan bahwa persetujuan dari Kongres diperlukan untuk melanjutkan proyek pembangunan tersebut. Putusan ini dikeluarkan sebagai tanggapan atas tantangan hukum yang diajukan oleh National Trust for Historic Preservation di Amerika Serikat, sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada perlindungan bangunan bersejarah.
Leon menyatakan, "Proyek pembangunan ruang dansa harus dihentikan sampai Kongres mengesahkan penyelesaiannya." Ia juga memberikan penundaan dua minggu bagi Trump untuk mengajukan banding atas perintah tersebut. Hakim tersebut menambahkan bahwa tidak ada undang-undang yang memberikan wewenang kepada presiden untuk membangun tanpa persetujuan Kongres, dan presiden dapat meminta otorisasi eksplisit dari badan legislatif tersebut.
Reaksi Trump dan Detail Proyek
Donald Trump, seorang pengembang real estat miliarder, telah lama menunjukkan ketertarikannya pada proyek ballroom ini. Pada Oktober lalu, ia mengejutkan banyak pihak dengan merobohkan sebagian Gedung Putih, mengumumkan kebutuhan akan pusat acara skala besar yang baru. Sejak saat itu, politisi Republik berusia 79 tahun ini sering membahas proyek tersebut, bahkan menyimpang dari topik pidatonya untuk menjelaskan detail arsitektur fasilitas yang diusulkan.
Pada hari Selasa (31/3), Trump mengecam National Trust di media sosial, menyebut kelompok itu sebagai "Kelompok Kiri Radikal yang Gila." Ia bersikeras bahwa ballroom tersebut akan menjadi "bangunan terbaik dari jenisnya di mana pun di dunia." Proyek ini dianggap sebagai tanda terbesar Trump di ibu kota AS sejak ia kembali menjabat pada Januari 2025.
Biaya dan Pendanaan
Biaya pembangunan ballroom awalnya diusulkan sebesar $200 juta, namun kini diperkirakan mencapai $400 juta. Trump mengklaim bahwa biaya tersebut akan ditanggung oleh donatur swasta, termasuk para pendukungnya yang kaya dan sejumlah perusahaan. Ia menegaskan bahwa Kongres tetap memegang wewenang atas properti negara dan pengawasan atas pengeluaran pemerintah, meskipun proyek ini didanai secara pribadi.
Putusan hakim ini menimbulkan pertanyaan tentang batas wewenang presiden dalam mengelola properti federal dan pentingnya persetujuan legislatif untuk proyek-proyek besar seperti ini.
