Presiden China Xi Jinping mengunjungi Korea Utara sebagai negara pertama yang dikunjunginya tahun ini. Kedatangan Xi disambut langsung oleh Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Pyongyang, Senin (8/6/2026). Ini merupakan kunjungan pertama Xi ke Korea Utara setelah tujuh tahun.
Penyambutan Hangat di Pyongyang
Xi Jinping disambut oleh Kim Jong Un dan istrinya, Ri Sol-ju, saat tiba di bandara. Kedua pemimpin berjabat tangan dan berbincang hangat. Anak-anak memberikan bunga kepada Xi dan istrinya, Peng Liyuan. Spanduk bertuliskan 'Kami menyambut hangat Kamerad Xi Jinping' terpasang di bawah bendera China dan Korea Utara.
Xi memuji 'persahabatan yang tak tergoyahkan' dengan Pyongyang. China, saingan utama Amerika Serikat, telah menjadi mitra dagang utama Korea Utara selama beberapa dekade. China juga menjadi sumber utama dukungan diplomatik dan ekonomi bagi negara yang terkena sanksi internasional.
Latar Belakang Kunjungan
Kunjungan Xi terjadi setelah ia menjamu Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin secara terpisah di Beijing. Sementara itu, pembicaraan nuklir Korea Utara dengan Washington masih buntu. Bulan lalu, Gedung Putih menyatakan Xi dan Trump 'mengkonfirmasi tujuan bersama untuk melucuti senjata nuklir Korea Utara'. Namun, Kim Yo Jong, saudara perempuan Kim Jong Un, menegaskan program nuklir Korea Utara adalah 'garis tanpa mundur'.
Para pengamat menilai pertemuan ini akan berdampak besar pada hubungan bilateral dan dinamika kawasan. Profesor Leif-Eric Easley dari Universitas Ewha Seoul mengatakan, "Presiden China tidak mengunjungi Korea Utara hanya karena jadwal biasa. Kunjungan Xi akan berimplikasi pada hubungan China dan Korea Utara."
Pengaruh China di Semenanjung Korea
Kepala One Korea Center, Kwak Gil Sup, menilai rangkaian pertemuan Xi dengan Kim ingin menunjukkan pengaruh besar China di Semenanjung Korea. Xi juga ingin menegaskan peran kepemimpinannya di Asia Timur Laut di tengah persaingan dengan Amerika Serikat.
China selama ini menjadi penyokong ekonomi utama dan sekutu diplomatik terpenting Korea Utara. Para ahli menilai Beijing kerap menghindari sanksi PBB terhadap Pyongyang dan diam-diam memberikan bantuan agar negara tetangganya itu tetap bertahan.
Dampak terhadap Hubungan AS-Korea Utara
Para analis menilai jika Xi berhasil memulihkan pengaruh eksklusif China atas Korea Utara, hal itu dapat menjadi daya tawar penting dalam hubungannya dengan Trump, yang berulang kali menyatakan ingin menghidupkan kembali diplomasi antara AS dan Korea Utara. Hubungan kedua negara sempat dipertanyakan karena Korea Utara lebih memprioritaskan kerja sama dengan Rusia, termasuk memasok pasukan dan senjata untuk perang di Ukraina.
Sebagai timbal balik, Pyongyang memperoleh bantuan ekonomi dan militer dari Moskow. Para pakar memperkirakan Xi akan menawarkan berbagai paket bantuan ekonomi kepada Korea Utara, seperti pengiriman beras dan pupuk, pembukaan kembali wisata rombongan dari China, hingga proyek kerja sama ekonomi.
"Korea Utara tidak bisa hanya bergantung pada Rusia. Mereka tetap perlu menjalin keselarasan dengan China," kata Kwak.
Sikap China terhadap Denuklirisasi
Pemimpin China tersebut diperkirakan tidak akan menekan Kim Jong Un terkait isu denuklirisasi. Sebaliknya, dia kemungkinan hanya akan berbicara secara umum mengenai perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea. Profesor hubungan internasional dari DePaul University, Minseon Ku, menilai Beijing kemungkinan telah menerima Korea Utara sebagai negara berkekuatan nuklir. "Xi Jinping kemungkinan besar akan menyampaikan kepada Kim Jong Un bahwa China lebih mengutamakan stabilitas daripada apa pun," ujarnya.
Pengaruh Penting China bagi Korea Utara
China memainkan peran yang hampir eksklusif dalam ketergantungan perdagangan Korea Utara. Menurut The National Committee on North Korea, Pyongyang bergantung pada China hingga 95% dari total perdagangan dan 85% dari ekspornya. Hampir semua impor juga berasal dari China. Pada 2024, impor legal Korea Utara hanya mencapai USD 2,33 miliar. Karena tidak memiliki produksi minyak domestik, pengiriman dari China mencakup minyak bumi dan bahan bakar lain yang sangat penting untuk menjaga ekonomi Korea Utara, bersama makanan, tekstil, mesin, elektronik, dan kendaraan.
Hal ini memberi Beijing pengaruh ekonomi yang sangat besar terhadap Kim Jong Un. Ekspor legal Korea Utara sendiri tidak lebih mengesankan. Menurut KOTRA, ekspor Korea Utara hanya sekitar USD 360 juta pada 2024. Rambut palsu dan wig menjadi produk terlaris, menyumbang sekitar 40% dari total ekspor, terutama ke China. Korea Utara beralih ke industri wig setelah sanksi memblokir ekspor tradisional seperti batu bara dan mineral. Negara komunis itu juga memiliki pasokan tenaga kerja murah yang melimpah, sering kali bersifat kerja paksa.
Barang lain seperti tungsten, ikan beku, besi dan baja, serta komponen jam tangan masing-masing menyumbang kurang dari 10% dari total ekspor. Sejak sanksi diberlakukan, Pyongyang kehilangan sekitar USD 2,2 miliar per tahun dalam pendapatan ekspor.
Sumber Pendapatan Lain
Korea Utara masih menghasilkan devisa keras melalui ekonomi bayangan. Negara itu mengirim puluhan ribu pekerja ke luar negeri, banyak ke Rusia dan China, untuk bekerja di sektor konstruksi, penebangan kayu, pabrik, dan perikanan. Program ini dipandang sebagai bentuk kerja paksa. Negara menyita sebagian besar upah mereka, menghasilkan sekitar USD 500 juta per tahun.
Ribuan profesional komputer Korea Utara juga bekerja jarak jauh untuk perusahaan di AS, Korea Selatan, dan Uni Eropa dengan identitas palsu. Mereka memperoleh gaji tinggi yang dialirkan ke rezim, menghasilkan sekitar USD 800 juta pada 2024.
Korea Utara juga menjalankan program peretasan canggih. Tahun lalu, peretas Korea Utara mencuri rekor USD 2,02 miliar dalam bentuk kripto, lebih dari setengah seluruh pencurian mata uang digital global.
Namun, sumber uang terbesar berasal dari perang di Ukraina. Korea Utara telah memasok Rusia dengan jutaan peluru artileri, roket, dan rudal balistik, menghasilkan sekitar USD 7 miliar hingga USD 13,8 miliar bagi rezim Kim sejak 2023. Pendapatan tersebut digunakan untuk mempercepat program nuklir dan rudal balistik, serta memperoleh minyak dan makanan dari China.
