Wakil Ketua Komisi IX DPR Desak Penutupan Permanen SPPG Pemicu Keracunan 72 Siswa di Jakarta Timur
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, memberikan apresiasi atas langkah cepat Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menangani kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Namun, ia menegaskan bahwa sanksi berupa suspensi atau pembekuan sementara bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa 2 dinilai tidak memadai untuk menanggapi seriusnya dampak yang terjadi.
Sanksi Harus Tegas dan Konsisten
Charles menyatakan bahwa setiap SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan pangan harus ditutup secara permanen dan dicabut izin operasionalnya, tanpa pengecualian. Kebijakan ini tidak boleh bersifat kasuistik, melainkan harus menjadi standar penegakan hukum dan pengawasan nasional. Ia menambahkan bahwa penutupan permanen merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan instrumen efek jera agar seluruh penyelenggara SPPG mematuhi standar keamanan pangan dengan disiplin dan konsisten.
"Sanksi penutupan permanen harus menjadi peringatan keras bagi seluruh penyelenggara agar tidak bermain-main dengan keselamatan rakyat," ujar Charles dalam keterangan pers pada Minggu (5/4/2026). Ia juga mendorong BGN untuk melakukan audit investigatif terhadap seluruh rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi makanan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) di semua titik layanan MBG.
Pengawasan Perlu Diperkuat
Komisi IX akan mendorong penguatan fungsi pengawasan lapangan dengan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara lebih intensif dan sistematis di setiap unit layanan gizi. Skema pengawasan preventif harus diperketat agar program strategis nasional ini benar-benar memberikan manfaat gizi, bukan justru menimbulkan risiko kesehatan bagi generasi penerus bangsa.
Kejadian ini melibatkan 72 siswa dari empat sekolah yang diduga keracunan spageti menu MBG. Para siswa tersebut saat ini sedang dirawat di tiga rumah sakit rujukan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah mengecek penanganan korban di RSKD Duren Sawit untuk memastikan proses berjalan dengan baik.
"Seperti kita ketahui bersama, ada dampak dari makanan yang disiapkan oleh SPPG di lokasi Pondok Kelapa Dua," ucap Pramono di Duren Sawit, Sabtu (4/4/2026). Insiden ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat dalam program pemenuhan gizi nasional untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
