Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro angkat bicara mengenai insiden kematian peserta program sarjana penggerak pembangunan Indonesia (SPPI) dalam kegiatan latihan dasar militer (latsarmil) untuk calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Ia menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi dan evaluasi, namun program tetap berjalan.
Pemerintah Siapkan Mitigasi dan Evaluasi
"Dan tentu hal terkait dengan peristiwa atau kejadian-kejadian seperti itu, ya, akan ditangani sebaik-baiknya dan tentu dipisahkan dari kegiatan atau kelanjutan dari program ini," ujar Juri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (24/6). Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak akan menghentikan program yang sedang berjalan. "Jadi program Koperasi Merah Putih tentu tetap lanjut," tambahnya.
Tiga Peserta Meninggal di Lokasi Berbeda
Sebelumnya, setidaknya tiga peserta SPPI meninggal dunia dalam pelatihan di tiga lokasi berbeda. Korban pertama, Anisa Muyassaroh, mengikuti pendidikan di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan, Kalimantan Timur. Ia mengalami gangguan kesehatan pada 18 Juni dan meninggal akibat heat stroke atau paparan cuaca panas berlebih. "Berdasarkan keterangan medis, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia akibat heat stroke," kata Karo Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen Rico Ricardo Sirait dalam keterangan tertulis, Selasa (23/6).
Korban kedua, Yonanda Muhammad Taufiq, meninggal saat mengikuti pendidikan di Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja, Sumatera Selatan. Ia mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni dan dinyatakan meninggal akibat henti jantung (cardiac arrest).
Korban ketiga, Novia Rahmadhani Sihotang, peserta Program SPPI Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026, meninggal pada Selasa (23/6) setelah kesehatannya menurun saat mengikuti pendidikan di Satdik Pusbahasa Kodiklatau, kawasan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Menurut Brigjen Rico, korban diduga mengidap tuberkulosis (TB) berdasarkan pemeriksaan medis.
Kemenhan Sampaikan Duka dan Klarifikasi
Kemenhan menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Mereka menegaskan bahwa sebelum pelatihan, para peserta telah diseleksi dan menjalani pemeriksaan kesehatan. Namun, kritik datang dari berbagai pihak, termasuk anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin yang meminta evaluasi pelatihan militeristik tersebut. "Mungkin materinya sajalah, ya. Materinya saja. Kemiliteran dalam konteks seperti militer, latihan menembak, kemudian baris-berbaris, panas-panasan, ya dikurangi. Lebih baik diberikan ya pelatihan tentang manajemen sebuah koperasi," ujar mantan perwira tinggi militer itu.
Kritik dari Organisasi Masyarakat Sipil
Amnesty International Indonesia juga melayangkan kritik tajam. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mempertanyakan transparansi pemerintah karena kabar duka baru diumumkan beberapa hari setelah korban wafat. "Patut disayangkan warga harus meregang nyawa hanya karena mengikuti pelatihan program pemerintah yang bermasalah sejak awal. Lebih bermasalah lagi adalah mengapa Kementerian Pertahanan baru mengungkap ke publik setelah beberapa hari mereka dimakamkan?" ujarnya dalam siaran pers, Rabu malam.
Usman menilai bahwa pelatihan militer bagi calon manajer KDKMP dan KNMP sejak awal keliru. "Mewajibkan latihan militer bagi 35 ribu warga calon pengelola koperasi adalah sebuah kekeliruan fatal yang harus segera dihentikan. Apalagi porsi pelatihan lebih banyak ditekankan pada aspek fisik dan kedisiplinan yang kental bela negara, ketimbang pelatihan manajerial dan bela kepentingan warga. Jelas pelatihan itu adalah cerminan militerisasi sipil," katanya. Ia menambahkan bahwa praktik ini berisiko membangkitkan kembali bayang-bayang dwifungsi era Orde Baru.
