Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Muhammad Tito Karnavian, memastikan pemerintah terus memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan sebagai bagian strategis menjaga kedaulatan dan mendorong pemerataan pembangunan nasional. Hal ini disampaikan usai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI yang membahas hasil kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) terkait isu perbatasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Dua Mandat Utama BNPP
Tito menjelaskan bahwa BNPP yang dibentuk sejak 2010 memiliki dua mandat utama: menyelesaikan sengketa batas negara dan mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan. “Tugas pertama adalah penyelesaian sengketa perbatasan negara. Kita masih memiliki beberapa isu dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Timor Leste, ada yang sudah selesai dan ada yang masih dalam proses pembicaraan,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Tugas kedua adalah membangun kawasan perbatasan agar masyarakat merasakan keadilan pembangunan sekaligus memperkuat nasionalisme. Menurutnya, kawasan perbatasan yang maju dan sejahtera akan menjadi benteng pertahanan alami negara. “Kalau masyarakat perbatasan makmur dan sejahtera, nasionalisme akan tinggi dan tentu tidak mudah diinfiltrasi pihak lain,” tuturnya.
Tantangan Negara Kepulauan
Tito menekankan kompleksitas pengelolaan perbatasan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki batas darat dengan tiga negara dan perbatasan laut dengan sepuluh negara, yang menuntut pengawasan dan koordinasi lintas sektor yang tidak sederhana. “Berbeda dengan negara-negara besar berbasis daratan, kita adalah negara kepulauan. Tidak ada konektivitas darat dari Sabang sampai Merauke, ini tantangan besar yang harus dikelola bersama,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tito mengapresiasi Komisi II DPR yang membentuk Panja khusus perbatasan dan melakukan peninjauan langsung ke berbagai titik strategis sejak Oktober tahun lalu. “Mereka turun langsung ke Natuna, perbatasan Malaysia, Papua Nugini, hingga Timor Leste. Temuan-temuan itulah yang kini kita bahas untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujarnya.
Isu Krusial: Sebatik, PLBN, dan Infrastruktur Jalan
Tito mengungkapkan sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian bersama, mulai dari penyelesaian sengketa di Sebatik, penambahan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga pembangunan dan penyambungan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan, khususnya di Papua dan Kalimantan. “Di Papua, jalur dari Skouw hingga Merauke masih terputus-putus. Ini perlu diclearkan agar mendukung patroli keamanan dan aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.
Dia juga menyoroti keterbatasan jumlah PLBN yang saat ini baru mencapai 15 titik, sementara kebutuhan masih sangat besar, terutama di Kalimantan dan sepanjang perbatasan Papua Nugini yang mencapai hampir 800 kilometer. Tito menegaskan pembangunan PLBN dan infrastruktur pendukung akan memberikan dampak langsung bagi keamanan, logistik, dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Penguatan Kewenangan BNPP dan Dukungan Pansus
Tito menilai penguatan peran BNPP sangat penting mengingat sifatnya sebagai lembaga koordinatif lintas kementerian dan lembaga. Ia menyambut baik dorongan Komisi II agar BNPP memiliki kewenangan yang lebih kuat dan imperatif sehingga orkestrasi program pembangunan perbatasan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. “Ini sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun daerah perbatasan secara terpadu, saya sangat mendukung sekali dari langkah teman-teman Komisi II yang sudah turun ke lapangan dan serius untuk menyelesaikan masalah-masalah temuan itu, bahkan berikutnya nanti akan membuat semacam Pansus,” ujarnya.
Terkait rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI lintas komisi, Tito menyatakan dukungan penuh. Menurutnya, Pansus akan memungkinkan penanganan persoalan perbatasan secara kolaboratif oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait. “Kalau Pansus terbentuk, masalah jalan, logistik, pendidikan, pasar, hingga infrastruktur dasar di perbatasan bisa dikeroyok bersama-sama,” tegasnya.
Sebagai penutup, Tito menegaskan bahwa pengelolaan perbatasan bukan sekadar isu wilayah, melainkan wajah kehadiran negara di garis terdepan. “Melalui sinergi BNPP RI, DPR RI, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, kawasan perbatasan dapat tumbuh sebagai beranda depan Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera,” tutupnya.
