Ekonom Desak Pemerintah Siapkan Paket Mitigasi Darurat untuk Krisis Energi
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, secara tegas menyarankan agar pemerintah Indonesia segera merancang dan menerapkan program mitigasi sebagai langkah strategis dalam menghadapi potensi krisis energi global. Saran ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang dinilai dapat mengganggu pasokan energi dunia.
Kondisi Darurat dan Fase 'Sunyi Sebelum Badai'
Dalam pernyataannya pada Minggu, 29 Maret 2026, Bhima menekankan bahwa situasi saat ini sudah memasuki tahap darurat. "Pemerintah harus buat paket mitigasi krisis minyak karena kondisinya sudah emergency," ujarnya. Ia menggambarkan Indonesia sedang berada dalam fase "quite before the storm" atau sunyi sebelum adanya badai, yang mengindikasikan periode tenang sebelum gejolak besar terjadi.
Bhima menjelaskan bahwa fase ini merupakan momen kritis di mana negara harus bersiap-siap, karena ketidakpastian geopolitik dapat dengan cepat berubah menjadi gangguan nyata pada sektor energi. Tanpa persiapan yang memadai, Indonesia berisiko mengalami dampak serius dari fluktuasi harga dan kelangkaan pasokan minyak global.
Tingginya Konsumsi BBM dan LPG Memperparah Kerentanan
Selain faktor eksternal, Bhima juga menyoroti kondisi internal yang memperburuk kerentanan Indonesia terhadap krisis energi. Kebutuhan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) yang masih tinggi membuat negara ini jauh dari kata aman. Tingkat ketergantungan yang besar pada energi fosil ini, menurutnya, memperkuat urgensi untuk segera mengambil tindakan mitigatif.
Ia menambahkan bahwa tanpa langkah-langkah konkret, Indonesia bisa terjebak dalam situasi yang sulit jika krisis energi benar-benar terjadi. Paket mitigasi yang diusulkan diharapkan dapat mencakup berbagai aspek, seperti diversifikasi sumber energi, penguatan cadangan strategis, dan kebijakan penghematan energi.
Dengan demikian, seruan Bhima ini bukan hanya sebagai peringatan, tetapi juga ajakan untuk bertindak cepat dalam mengamankan stabilitas energi nasional di tengah ancaman ketegangan geopolitik global yang semakin memanas.
