Pemerintah Percepat 30 Proyek PSEL di 33 Lokasi untuk Atasi Kedaruratan Sampah
Percepatan 30 Proyek PSEL di 33 Lokasi untuk Atasi Sampah

Pemerintah Percepat 30 Proyek PSEL di 33 Lokasi untuk Atasi Kedaruratan Sampah

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan bahwa pemerintah secara resmi mempercepat pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste to energy/PSEL) di 30 proyek yang mencakup puluhan daerah di Indonesia. Percepatan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia untuk menangani kondisi kedaruratan sampah, terutama di wilayah-wilayah dengan timbunan sampah melebihi 1.000 ton per hari.

Arahan Presiden dan Penyesuaian Lokasi

"Atas arahan Bapak Presiden, dilakukan percepatan pembangunan PSEL untuk menyelesaikan kedaruratan sampah," tegas Zulhas usai mengikuti rapat koordinasi terbatas di Jakarta pada Selasa, 31 Maret 2026. Ia menjelaskan bahwa rencana awal pembangunan PSEL diajukan di sekitar 34 lokasi, namun kemudian disesuaikan menjadi 33 lokasi yang mencakup 61 kabupaten dan kota.

Namun, lanjut Zulhas, beberapa lokasi tersebut digabungkan dalam bentuk kawasan layanan sehingga total proyek menjadi 30. "Dulu memang ada kita mengajukan ke Bapak Presiden 34, tapi ada beberapa digabung, totalnya mencakup 61 kabupaten/kota," ujarnya. Menurutnya, 30 proyek tersebut tetap mencakup 61 kabupaten/kota karena menggunakan pendekatan penggabungan wilayah dalam satu proyek. "Kami sudah menyelesaikan hari ini 30. Tapi 30 ini sebetulnya terdiri dari 61 kabupaten/kota, jumlahnya 30 karena ada beberapa aglomerasi atau gabungan," terang dia.

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Kapasitas Pengolahan dan Teknologi yang Tersedia

Zulhas mengungkapkan bahwa proyek-proyek PSEL yang dipercepat ini memiliki kapasitas pengolahan sekitar 14,4 juta ton sampah per tahun. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 22,5 persen dari total timbunan sampah nasional. Sementara itu, sekitar 77,5 persen sampah lainnya akan ditangani melalui berbagai pendekatan alternatif, termasuk pengelolaan di sektor perkantoran, pasar, sekolah, dan fasilitas publik lainnya.

"Yang 77,5 persen ini ada yang di perkotaan, areal industri, ada desa/kecamatan ya, selain rumah tangga, kita akan selesaikan dalam 4 tahun. Teknologinya sudah ada," tutur Zulhas. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah memiliki beragam teknologi pengolahan sampah, seperti refuse-derived fuel (RDF), hingga pengolahan kompos, yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap daerah. "Kita sudah punya teknologinya, mau waste to energy, mau RDF, mau kompos, sebetulnya asal mau sampah ini bisa kita selesaikan," jelasnya.

Progres Proyek dan Target Waktu

Zulhas kemudian menjelaskan bahwa beberapa proyek PSEL telah memasuki tahap lanjutan, termasuk yang sudah melalui proses tender. Ia menyebutkan empat lokasi yang telah memasuki tahap tender, yakni Denpasar Raya, Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Yogyakarta. Selain itu, sejumlah proyek lain seperti Palembang, Tangerang Selatan, Makassar, Lampung Raya, Semarang Raya, Surabaya Raya, hingga Medan telah diverifikasi dan siap memasuki tahap lelang.

Menurut Zulhas, pemerintah menargetkan proyek tahap awal dapat mulai beroperasi pada tahun 2027, sedangkan proyek lainnya ditargetkan rampung pada Mei 2028. "Batch pertama itu tahun 2027, yang lainnya targetnya Mei 2028," tuturnya. Lebih lanjut, Zulhas menegaskan bahwa pembangunan PSEL menjadi bagian dari strategi awal pemerintah dalam menangani persoalan sampah nasional secara lebih sistematis dan terintegrasi.

"Dengan percepatan tersebut, pemerintah berharap penanganan sampah di berbagai daerah dapat berjalan lebih efektif serta mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup secara signifikan," tandas dia. Upaya ini diharapkan tidak hanya mengurangi timbunan sampah, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan energi terbarukan dan ekonomi hijau di Indonesia.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga