Jakarta - Direktur Utama Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman Adiwoso menegaskan pentingnya Indonesia memiliki bandar antariksa mandiri untuk memperkuat kedaulatan dan kemandirian nasional di sektor antariksa. Pulau Biak dinilai sebagai lokasi strategis untuk pembangunan bandar antariksa tersebut.
Keunggulan Geografis Biak
Menurut Adi, Indonesia memiliki keunggulan geografis karena berada di garis khatulistiwa, yang merupakan lokasi ideal untuk peluncuran satelit orbit ekuatorial maupun geostasioner. Bandar antariksa yang direncanakan di Pulau Biak disebut mampu memberikan keuntungan signifikan dibandingkan lokasi peluncuran lain di dunia, termasuk Cape Canaveral di Amerika Serikat.
"Lokasi Biak bisa menghemat bahan bakar hingga 15% dan menambah kapasitas muatan sampai 25% dibandingkan Cape Canaveral," ujar Adi usai peresmian pengoperasian satelit Nusantara Lima di Jakarta.
Posisi geografis Indonesia menjadikannya sebagai "lahan parkir" paling strategis untuk satelit geostasioner di kawasan ekuator. Adi menekankan bahwa akses menuju luar angkasa tidak mungkin dibangun sendiri oleh pihak swasta, melainkan membutuhkan kolaborasi nasional yang melibatkan pemerintah, lembaga riset, sektor swasta, dan mitra internasional.
Peran Satelit bagi Indonesia
Adi menyebut satelit memiliki peran strategis sebagai "benang digital" yang menyatukan wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke, termasuk daerah terluar seperti Miangas dan Pulau Rote. Selama lebih dari 50 tahun Indonesia berkecimpung di dunia satelit, kemampuan nasional masih terbatas pada pengoperasian satelit dan peluncuran sejumlah satelit riset. Oleh karena itu, Indonesia harus segera membangun ekosistem industri antariksa yang utuh agar tidak terus menjadi sekadar pengguna teknologi luar negeri.
"Kita tidak bisa tetap menjadi pengguna, tetapi harus menjadi pemain," tegas Adi.
Dukungan Pemerintah dan BRIN
PSN mendukung rencana pembangunan spaceport nasional yang tengah dipersiapkan pemerintah bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan sejumlah negara mitra seperti Rusia, India, serta Turki. Kepala BRIN Arif Satria mengakui tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah belum terbentuknya ekosistem industri satelit nasional yang kuat. Minimnya investasi swasta dan kolaborasi industri membuat Indonesia belum memiliki industri manufaktur satelit yang utuh, meski memiliki kebutuhan domestik yang sangat besar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Di sisi regulasi, pemerintah telah menyiapkan sejumlah landasan kebijakan penting, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Akuisisi Teknologi Antariksa, rancangan aturan pengelolaan spaceport, hingga KBLI 2025 yang mulai memasukkan industri manufaktur satelit dan peluncuran sebagai sektor usaha resmi.
Visi Indonesia 2045
Menurut Arif, seluruh langkah tersebut menjadi bagian dari visi Indonesia 2045 untuk membangun ekonomi antariksa nasional yang mampu menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, meningkatkan kemakmuran, dan memperkuat kedaulatan teknologi nasional.
"Pilihan Indonesia dalam lima tahun ke depan akan menentukan apakah kita hanya menjadi peserta ekonomi antariksa atau justru ikut mendefinisikannya," pungkas Arif.
Selain infrastruktur peluncuran, Adi menilai Indonesia juga perlu membangun "sovereign capability" atau kemampuan mandiri berkelanjutan di sektor antariksa. Hal itu mencakup kebijakan yang kuat, dukungan politik, hingga pengembangan talenta muda di bidang teknologi antariksa.
