Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat penurunan signifikan jumlah Rukun Warga (RW) kumuh dalam beberapa tahun terakhir. Dari sebelumnya sebanyak 445 RW kumuh pada tahun 2017, kini jumlahnya berkurang menjadi 211 RW pada tahun 2026. Angka ini menunjukkan penurunan sekitar 52,58 persen.
Penurunan Capaian Kerja Bersama
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, termasuk kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam pernyataannya di Balai Kota Jakarta pada Rabu (6/5/2026), ia menjelaskan bahwa penurunan jumlah RW kumuh patut disyukuri meskipun tidak sepenuhnya diklaim sebagai hasil kerja pemerintahannya. Faktor seperti dinamika pertumbuhan penduduk dan kompleksitas persoalan di lapangan turut memengaruhi capaian tersebut.
Pendataan Berbasis Teknologi
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pendataan RW kumuh kini menggunakan pendekatan baru yang memanfaatkan teknologi. Selain survei lapangan, BPS juga menggunakan citra satelit untuk meningkatkan akurasi data. Dengan dua pendekatan ini, hasil pendataan menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan.
BPS mencatat bahwa dari total 2.749 RW di DKI Jakarta, sebanyak 211 RW teridentifikasi sebagai wilayah kumuh berdasarkan hasil pendataan tahun 2025 yang difinalisasi pada tahun 2026. Ke depan, BPS bersama Pemprov DKI akan melanjutkan verifikasi terhadap sekitar 1.904 RW menggunakan teknologi citra satelit untuk memastikan kondisi terkini di lapangan.
Perluasan Kerja Sama
Tidak hanya itu, kerja sama juga akan diperluas untuk pendataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta. BPS juga menyiapkan dashboard data yang dapat digunakan Pemprov untuk memantau kondisi sosial ekonomi secara lebih komprehensif. Pramono menekankan pentingnya pendataan yang mendalam, termasuk terhadap wilayah yang sebelumnya dianggap tidak lagi kumuh, sebagai dasar perbaikan kualitas hidup masyarakat Jakarta.
