AHY Percepat Pengembangan Kereta Api Lintas Pulau untuk Tekan Biaya Logistik
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan pemerintah mendorong pengembangan jaringan perkeretaapian nasional sebagai bagian dari strategi memperkuat konektivitas dan menekan biaya logistik. Upaya ini difokuskan pada wilayah luar Pulau Jawa untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan memperkuat konektivitas nasional.
Rapat Koordinasi untuk Percepatan Pembangunan
Hal tersebut disampaikan AHY saat memimpin rapat koordinasi tindak lanjut pengembangan jaringan perkeretaapian Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS) di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu (22/4/2026). Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa pengembangan jaringan kereta api lintas pulau merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), khususnya pada sektor infrastruktur dan konektivitas.
"Ini adalah visi besar Bapak Presiden. Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh. Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah," ujar AHY dalam keterangan tertulis.
Ketimpangan dan Tantangan yang Dihadapi
Ia menerangkan hingga saat ini masih terdapat ketimpangan signifikan dalam pengembangan transportasi berbasis rel di Indonesia. Karena itu, diperlukan langkah strategis yang terencana dan kolaboratif lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. "Kita harus jujur melihat kondisi hari ini. Jaringan kereta api kita masih sangat terbatas dibandingkan negara lain. Ini bukan untuk membuat kita pesimis, tetapi justru menjadi pemicu agar kita bekerja lebih keras dan lebih terarah," sambungnya.
AHY juga menyoroti rendahnya kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional, yakni sekitar 4% untuk angkutan penumpang dan 1% untuk logistik. "Padahal, kereta api memiliki keunggulan sangat besar, termasuk dari sisi efisiensi dan emisi. Bahkan kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca sangat rendah, kurang dari 1 persen. Ini harus kita dorong sebagai bagian dari komitmen menuju net zero emission," tegasnya.
Investasi dan Strategi Pengembangan Wilayah
Selain itu, ia turut menyoroti kesenjangan investasi antara pembangunan jalan dan perkeretaapian yang selama ini masih cukup lebar. "Kita tidak mengatakan pembangunan jalan tidak penting, tentu tetap harus kita lakukan. Tetapi kita juga melihat adanya gap yang signifikan dalam investasi perkeretaapian. Ini yang harus kita koreksi bersama," katanya.
Dalam konteks pengembangan wilayah, AHY menjelaskan bahwa setiap pulau memiliki tantangan dan potensi berbeda:
- Sumatera membutuhkan penguatan jaringan eksisting dan perluasan jalur baru.
- Kalimantan memerlukan pembangunan dari titik nol.
- Sulawesi membutuhkan integrasi jaringan dengan kawasan industri dan komoditas unggulan.
"Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api. Ini menjadi peluang besar bagi kita untuk membangun dari awal dengan perencanaan yang lebih baik, termasuk untuk mendukung logistik dan komoditas," jelasnya.
Kebutuhan Investasi dan Peran Pemerintah Daerah
Untuk mewujudkan pengembangan jaringan hingga sekitar 14.000 kilometer tambahan serta reaktivasi jalur, kebutuhan investasi diperkirakan mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun sampai tahun 2045. "Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Harus ada creative financing, kolaborasi dengan swasta, dan keterlibatan berbagai pihak," lanjutnya.
Lebih lanjut, AHY menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan transportasi publik, khususnya melalui alokasi anggaran yang lebih proporsional. "Pendapatan daerah dari sektor transportasi sebenarnya cukup besar, tetapi belanja untuk transportasi publik masih rendah. Ini perlu kita dorong agar lebih seimbang dan tepat sasaran," ucapnya.
Integrasi dengan Perencanaan Tata Ruang
Ia pun menegaskan pengembangan perkeretaapian nasional harus dilakukan secara terintegrasi dengan perencanaan tata ruang dan pertumbuhan kawasan. "Kita tidak bisa membangun kereta api secara parsial. Harus terintegrasi dengan tata ruang, dengan pusat-pusat ekonomi, dan dengan kebutuhan masyarakat. Ini adalah kerja besar yang membutuhkan sinergi semua pihak," pungkasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal dalam merumuskan strategi dan kebijakan konkret untuk mempercepat pengembangan jaringan perkeretaapian nasional yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi, termasuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala BRIN, dan Direktur Utama KAI, menandakan komitmen kolaboratif dalam upaya ini.
