Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat pelaksanaan program rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemulihan sektor pertanian menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan penghidupan masyarakat dan ketahanan pangan di daerah terdampak.
Progres Rehabilitasi Lahan Pertanian Signifikan
Berdasarkan data per Senin (22/6/2026), rehabilitasi sawah di sejumlah wilayah mencatatkan progres yang signifikan. Sumatera Barat menempati capaian tertinggi dengan progres rehabilitasi mencapai 97,56 persen, disusul Sumatera Utara sebesar 58,88 persen. Sementara itu, di Aceh, rehabilitasi lahan menyentuh angka 47 persen. Total lahan yang berhasil dipulihkan mencapai 14.799 hektar dari keseluruhan area terdampak seluas 31.464 hektar.
Menurut Tito, tingginya tingkat kerusakan lahan sawah yang masif membuat percepatan rehabilitasi menjadi sangat penting. Langkah ini krusial agar petani segera kembali berproduksi dan aktivitas ekonomi masyarakat pulih lebih cepat.
Anggaran dan Dukungan Pemerintah
Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyalurkan anggaran rehabilitasi lahan pertanian sebesar Rp 877,12 miliar. Dukungan tersebut turut diperkuat dengan tambahan anggaran yang disiapkan pemerintah pusat guna mempercepat pemulihan di wilayah terdampak. Tito mengapresiasi daerah yang telah menunjukkan percepatan rehabilitasi, namun juga menyoroti daerah yang masih terkendala urusan administratif agar menyederhanakan proses tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas.
"Pak Menteri Pertanian (Amran Sulaiman) minta tolong kepada saya agar kepala dinas pertanian betul-betul memanfaatkan anggaran yang telah disalurkan Kementerian Pertanian," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026). Ia menambahkan, "Ada daerah yang sudah jalan. Ada juga yang lambat karena masih studi. Bagus untuk akuntabilitas, tetapi tolong agak cepat karena para petani menginginkan cepat. Kami juga sudah dorong anggarannya."
Dampak bagi Petani dan Ketahanan Pangan
Sebagian petani mulai kembali mengelola sawahnya seiring dengan kemajuan rehabilitasi lahan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tito memastikan bahwa pemerintah pusat bersama Kementan telah menyiapkan dukungan anggaran dan skema pemulihan yang memadai. Dengan sokongan tersebut, pelaksanaan di lapangan diharapkan dapat bergerak jauh lebih cepat.
"Pak Menteri Pertanian sudah menyalurkan lebih dari Rp 800 miliar dan sekarang mendapat tambahan Rp 2,6 triliun. Jadi, persoalan persawahan sebetulnya tidak menjadi masalah apabila pelaksanaannya bisa lebih cepat," pungkas Tito.
