72 Siswa Dirawat Usai Konsumsi MBG di Jakarta Timur, DPRD DKI Minta Pengawasan Diperketat
Sebanyak 72 siswa dari empat sekolah di Jakarta Timur harus menjalani perawatan medis setelah diduga mengalami keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden ini memicu respons serius dari Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, yang menilai lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program tersebut.
Khoirudin Soroti Lemahnya Pengawasan Program MBG
Khoirudin menyatakan bahwa pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan konsumsi anak-anak, harus diawasi secara ketat. "DPRD DKI Jakarta memandang peristiwa ini sebagai hal yang perlu disikapi secara serius dan menyeluruh, terutama dalam memastikan standar keamanan pangan dalam setiap program pelayanan publik benar-benar terjaga," ujarnya kepada media pada Minggu, 5 April 2026.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendorong penelusuran komprehensif dan transparan untuk mengungkap penyebab pasti kejadian tersebut. Menurutnya, langkah ini penting sebagai dasar evaluasi dan pencegahan kejadian serupa di masa depan. "Kami mendorong agar dilakukan penelusuran secara komprehensif dan transparan, sehingga akar permasalahan dapat diketahui dengan jelas, sekaligus menjadi bahan evaluasi bersama," tambah Khoirudin.
Desakan Penutupan Permanen SPPG Pondok Kelapa 2
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pondok Kelapa 2, Duren Sawit, ditutup permanen. Menurutnya, sanksi pembekuan sementara tidak cukup mengingat dampak serius yang ditimbulkan. "Sanksi berupa suspensi atau pembekuan sementara bagi SPPG Pondok Kelapa 2 sama sekali tidak cukup untuk menjawab seriusnya dampak yang ditimbulkan," kata Charles.
Politikus PDIP itu menegaskan bahwa setiap SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan pangan harus ditutup secara permanen dan dicabut izin operasionalnya. "Penutupan permanen adalah bentuk pertanggungjawaban moral sekaligus instrumen efek jera," ujarnya. Charles juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan audit investigatif terhadap seluruh rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi makanan.
Pentingnya Sistem Kontrol Kualitas yang Lebih Ketat
Khoirudin menekankan pentingnya sistem kontrol kualitas yang lebih ketat dan berlapis dalam setiap tahapan penyediaan makanan MBG. Dia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memperkuat mekanisme pengawasan serta memastikan respons cepat dan terkoordinasi dalam setiap kejadian di lapangan. "Yang lebih penting adalah memastikan bahwa proses evaluasi dilakukan secara menyeluruh, disertai perbaikan sistem pengawasan dan standar operasional," tandasnya.
Charles Honoris juga mendorong penguatan fungsi pengawasan lapangan dengan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara lebih intensif. "Negara tidak bisa hanya menunggu baru ada tindakan setelah korban berjatuhan," ujarnya, menekankan perlunya tindakan preventif untuk menjaga keselamatan masyarakat.
