Libur Sekolah, Program MBG Ikut Libur: Hemat Anggaran Rp 3 Triliun
Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi menghentikan sementara distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah pada tahun ajaran 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) pada periode hari libur.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa surat edaran tersebut diterbitkan pada 17 Juni 2026. "Pada tanggal 17 Juni 2026, BGN menerbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG pada tahun anggaran 2026," kata Sari di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Momentum Libur untuk Penataan Ulang Program
Sari menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk mengoptimalkan tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, serta standarisasi pelaksanaan program MBG. Masa libur sekolah juga dimanfaatkan BGN untuk melakukan penataan ulang program secara menyeluruh.
Masa libur sekolah resmi ditetapkan mulai 22 Juni hingga 23 Juli 2026. Berbeda dengan periode Ramadan sebelumnya yang tetap menyalurkan MBG melalui sistem bundling, kali ini distribusi program dihentikan total selama liburan. "Kami ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali, sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini," ujarnya.
76 Sekolah di Jawa Dicoret dari Penerima MBG
BGN juga memutuskan untuk mencoret 76 sekolah di Pulau Jawa dari daftar penerima MBG. Menurut Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari, sekolah-sekolah tersebut masuk kategori mampu berdasarkan kriteria yang disusun BGN. Kriteria tersebut meliputi kemampuan siswa dan lingkungan sekolah dalam memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri tanpa bantuan program pemerintah.
"Sampai dengan hari ini, kami sudah melakukan pendataan dan sudah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan jumlah penerima manfaat 39.352 siswa yang juga akan kami efisienkan dengan memfokuskan nantinya anggaran yang tadinya untuk di situ. Kita akan memfokuskan program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi," kata Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari.
"Sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka, oleh karena itu tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah," ujarnya.
Anggaran Dialihkan ke Daerah 3T dan Kelompok Rentan
Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah tersebut nantinya akan dialihkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan. BGN berencana memperluas jangkauan program ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak yang mengalami kerentanan gizi.
"Karena itu, pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," tuturnya.
Efisiensi Anggaran Hingga Rp 3 Triliun
Sari menegaskan bahwa dengan tidak didistribusikannya MBG selama masa liburan sekolah, seluruh SPPG otomatis tidak akan mendapat insentif operasional. Kebijakan ini berpotensi menghasilkan penghematan anggaran yang signifikan.
Berdasarkan perhitungan BGN, terdapat sekitar 27.820 SPPG yang telah beroperasi. Dengan dihentikannya pemberian insentif selama 18 hari masa liburan sekolah, lembaga tersebut memperkirakan efisiensi anggaran mencapai sekitar Rp 3 triliun.
"Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi, dikalikan dengan insentif per hari selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar Rp 3.004.560.000.000," ungkapnya.
Saksikan pembahasan selengkapnya hanya di program detikPagi edisi Jumat (19/6/2026). Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com, YouTube, TikTok dan Facebook detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.
