Indonesia Pimpin Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Hadirkan Ratusan Pejabat Global
Jakarta - Indonesia akan memegang peran penting dalam forum hak asasi manusia internasional dengan memimpin Sidang ke-61 Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, pada 23 Februari hingga 31 Maret 2026. Sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026, Indonesia akan mengawali sidang ini dengan Pertemuan Tingkat Tinggi (High-Level Segment) pada 23-25 Februari, yang dibuka oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro, selaku Presiden Dewan HAM.
Kehadiran Pejabat Dunia dan Agenda Prioritas
Lebih dari 100 pejabat tingkat tinggi dari berbagai negara telah mengonfirmasi kehadiran mereka, termasuk sejumlah kepala negara dan pemerintahan. Di antara yang hadir secara langsung adalah Presiden Timor-Leste, José Ramos-Horta, dan Presiden Kolombia, Gustavo Francisco Petro Urrego. Sementara itu, Presiden Marshall Islands, Perdana Menteri Nepal, dan Perdana Menteri Somalia akan menyampaikan pernyataan melalui video. Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional pada 23 Februari, bersama dengan Presiden Majelis Umum PBB, Sekretaris Jenderal PBB, dan Komisioner Tinggi HAM PBB.
Sidang ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, digelar di tengah lanskap global yang semakin kompleks dengan ketegangan geopolitik dan tekanan finansial terhadap sistem PBB. Di bawah kepemimpinan Indonesia, Dewan HAM PBB berkomitmen untuk tetap teguh menjalankan mandatnya, menjaga ruang dialog yang inklusif, dan memperkuat kerja sama internasional demi perlindungan dan pemajuan HAM yang setara dan universal bagi semua.
Tema "Presidency for All" dan Fokus pada Hak Anak
Indonesia mengusung tema "Presidency for All", yang mencerminkan komitmen untuk memastikan Dewan HAM menjadi ruang inklusif yang menjembatani perbedaan melalui dialog konstruktif dan memperkuat kerja sama sebagai fondasi utama perlindungan HAM universal. Sejalan dengan prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia juga akan mempromosikan penguatan akses anak terhadap makanan bergizi, menegaskan bahwa pemenuhan hak atas pangan dan hak anak bukan sekadar agenda pembangunan, melainkan bagian esensial dari perlindungan HAM dan investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
Isu Tematik dan Situasi HAM Global yang Dibahas
Sesi ke-61 ini akan menjadi forum penting untuk membahas berbagai isu tematis dan situasi HAM yang menjadi perhatian global. Isu tematik yang akan diangkat meliputi:
- Pencegahan sunat perempuan
- Peringatan 25 tahun Deklarasi dan Program Aksi Durban
- Promosi budaya perdamaian
- Pembiayaan pembangunan berkelanjutan
- Hak penyandang disabilitas
- Hak anak
Selain itu, Dewan HAM PBB akan membahas kerja sama teknis dan penguatan kapasitas bagi sejumlah negara, seperti Republik Demokratik Kongo, Mali, Ukraina, Haiti, Republik Afrika Tengah, dan Georgia. Perkembangan situasi HAM di berbagai wilayah juga akan menjadi agenda pembahasan, termasuk di Afghanistan, Sudan, Wilayah Pendudukan Palestina, Sudan Selatan, Myanmar, Ukraina, Belarus, Venezuela, Suriah, Republik Demokratik Rakyat Korea, Nikaragua, dan Iran. Sidang ini diharapkan dapat memperkuat upaya global dalam menangani tantangan HAM yang kompleks dan mendesak.
