Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Yorrys Raweyai menyatakan bahwa eksploitasi di Papua bukanlah fenomena baru. Menurutnya, praktik tersebut sudah berlangsung sejak lama dan kini semakin memburuk, terutama dengan hadirnya Program Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Eksploitasi Semakin Parah di Era PSN
Pernyataan itu disampaikan Yorrys dalam Forum Group Discussion bertajuk "Terjebak di Antara Dua Senjata: Eksploitasi Sipil & Ruang Hidup Papua di Bawah Bayang-bayang PSN" di Jakarta pada Selasa, 26 Mei 2026. Ia menegaskan, "Eksploitasi di Papua itu bukan baru. Itu dari dulu ya. Kita mesti tahu juga."
Yorrys menyoroti proyek PSN yang meliputi pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol seluas 541.094,37 hektare yang dikelola 10 perusahaan. Selain itu, ada optimalisasi lahan pertanian seluas 40.000 hektare (rencana perluasan hingga 100.000 hektare) di enam distrik, serta cetak sawah baru seluas 1 juta hektare. Proyek ini juga mencakup pembangunan jalan sepanjang 135,5 km dengan lebar 1 km di beberapa distrik.
Nasib Kayu Hutan Dipertanyakan
Yorrys mengaku pernah mempertanyakan proyek ini kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam). "Pak, sekarang pertanyaannya, kalau itu dibuka untuk padi dan tebu, pertanyaannya hutan itu dihabisin ke mana? Kan pasti ada pemotongan hutan, pembukaan lahan. Nah, sekarang ini di mana itu kayu-kayu?" ujarnya.
Ia menekankan bahwa kawasan tersebut bukanlah lahan tandus seperti di Timur Tengah yang siap ditanami, melainkan hutan yang menjadi sumber kehidupan. Pembukaan hutan secara besar-besaran dikhawatirkan akan merusak tatanan ekosistem dan kehidupan masyarakat setempat.
Dampak PSN terhadap Masyarakat dan Lingkungan
Menurut Yorrys, penduduk Provinsi Papua Selatan kurang dari satu juta jiwa, namun hutan seluas 2,5 juta hektare dibongkar untuk proyek pangan dan energi. Ia mendorong berbagai pihak untuk terus menyuarakan perlindungan hutan tidak hanya di Papua, tetapi di seluruh Indonesia yang terancam oleh program PSN.
Forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, pengacara publik dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), akademisi dari STF Driyarkara, perwakilan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, dan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik (PMKRI). Mereka sepakat bahwa eksploitasi di Papua harus segera dihentikan dan tata kelola PSN perlu dievaluasi secara menyeluruh.
