Pengadilan anti-terorisme Pakistan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada dua aktivis hak sipil, Mahrang Baloch (33 tahun) dan Sibghatullah Shahji, pada 25 Juni 2026. Vonis ini terkait dengan kematian seorang tentara paramiliter dalam aksi protes di Gwadar pada Juli 2024. Kedua aktivis memboikot persidangan dan menolak semua dakwaan.
Kronologi Kasus dan Tuduhan
Menurut jaksa, Baloch tidak secara langsung membunuh korban, tetapi dituduh menghasut massa yang menyebabkan kekerasan terhadap aparat keamanan. Dalam insiden tersebut, seorang tentara paramiliter tewas setelah terpisah dari kelompoknya dan diserang massa. Baloch membantah tuduhan itu dan menyebut kasus ini sebagai upaya mengkriminalisasi perbedaan pendapat politik.
Melalui pengacaranya, Israr Jattak, Baloch menyatakan, "Pengadilan menggunakan hukum sebagai senjata melawan kami. Pengadilan dan sistem peradilan telah memperlihatkan kelemahan mereka melalui putusan ini." Jattak menambahkan bahwa kondisi fisik dan mental kedua aktivis baik, dan mereka akan mengajukan banding.
Reaksi Kelompok HAM dan Pemerintah
Putusan ini memicu reaksi keras dari kelompok hak asasi manusia. Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan menyerukan peninjauan kembali, menilai pendekatan negara terhadap advokasi hak dasar diperlakukan setara dengan ekstremisme dan menghasilkan keputusan yang bias. Di sisi lain, pemerintah daerah Balochistan menyatakan proses hukum telah berjalan adil. Juru bicara Shahid Rind menegaskan kasus tersebut didasarkan pada bukti kuat dan tidak bermotif politik.
Latar Belakang Mahrang Baloch: Dari Dokter Menjadi Aktivis
Baloch adalah seorang dokter yang beralih menjadi aktivis hak asasi manusia dan tokoh terkemuka di Baloch Yakjehti Committee (BYC), sebuah gerakan hak asasi manusia di Balochistan. Aktivisme awalnya dipicu oleh pengalaman pribadi ketika ayahnya, Abdul Ghaffar Langove, diduga hilang secara paksa pada 2009 dan ditemukan meninggal pada 2011. Sejak itu, ia aktif mengorganisir aksi damai, termasuk protes dan kampanye publik untuk menuntut keadilan.
Ketegangan di Balochistan dan Tuntutan Otonomi
Balochistan, provinsi terbesar sekaligus termiskin di Pakistan, menjadi pusat ketegangan politik. Wilayah yang kaya sumber daya alam ini dihuni oleh etnis Baloch yang kerap menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Ketegangan ini memicu gerakan separatis yang menuntut otonomi lebih besar atau kemerdekaan. Kelompok bersenjata seperti Balochistan Liberation Army secara rutin menargetkan aparat keamanan dan proyek strategis.
Dampak Vonis terhadap Aktivisme
Vonis terhadap Baloch memicu kekhawatiran di kalangan aktivis bahwa hukuman penjara seumur hidup ini akan membungkam debat politik di Balochistan. Sammi Deen Baloch, aktivis BYC, menyatakan, "Ketika aktivisme tanpa kekerasan dibungkam, sebagian orang kehilangan kepercayaan pada metode damai dan mungkin beralih ke kelompok bersenjata." Ia menambahkan bahwa tekanan terhadap jalur non-kekerasan berpotensi menggerus kepercayaan pada pendekatan demokratis.
Abdul Basit, peneliti senior di Pusat Internasional untuk Penelitian Kekerasan Politik dan Terorisme di Singapura, menilai langkah ini kontraproduktif. "Ini pasti akan memperdalam krisis dan kontraproduktif bagi negara. Hal ini dapat mendorong demonstran damai menuju pemberontakan serta mempersempit jarak antara protes damai dan militansi," katanya. Basit menekankan perlunya dialog dan peningkatan kepercayaan publik sebagai solusi jangka panjang.
Dialog yang Menemukan Kebuntuan?
Aktivis Sammi Deen menyoroti dampak penuntutan terhadap Mahrang Baloch, yang dipandang sebagai aktivis damai. "Jika kelompok damai terus dibungkam dan aspirasi mereka tidak direspons, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada proses politik," ujarnya. Vonis ini dianggap memperdalam perpecahan politik di Balochistan dan memperburuk hubungan antara negara dan etnis Baloch yang merasa terpinggirkan.
