Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dirilis pada Senin (18/5/2026) mencatat sebanyak 426 kasus pelanggaran terhadap anak terjadi sepanjang Januari hingga April 2026. Dari jumlah tersebut, 165 kasus merupakan pelanggaran dalam klaster perlindungan khusus anak, termasuk kekerasan fisik dan psikis sebanyak 76 kasus, kejahatan seksual 57 kasus, serta penculikan dan perdagangan anak sebanyak 5 kasus. Selain itu, tercatat 12 kasus anak menjadi korban pornografi dan kejahatan siber, serta delapan kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku.
Dorong Penguatan Implementasi Regulasi
Untuk menekan angka tersebut, Lestari mendorong penguatan implementasi regulasi perlindungan, pencegahan, dan penanganan kasus kekerasan pada anak. Menurutnya, pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada anak membutuhkan komitmen bersama dari semua pihak dan harus ada langkah nyata yang lahir dari komitmen bersama yang kuat. Hal ini disampaikan Lestari dalam keterangannya pada Selasa (19/5/2026).
Antisipasi Perkembangan Teknologi Digital
Lestari menekankan bahwa langkah antisipasi untuk mencegah kekerasan terhadap anak harus terus ditingkatkan, terutama dengan adanya faktor pemicu seperti perkembangan teknologi digital yang harus diwaspadai. Ia mendorong agar kebijakan perlindungan anak di ranah daring segera diimplementasikan secara masif. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring 2025-2029 yang berlaku sejak 5 Agustus 2025 harus menjadi panduan bagi kementerian dan lembaga terkait untuk membangun ekosistem perlindungan yang memadai bagi anak.
Optimalisasi Program Cek Kesehatan Gratis
Selain itu, Lestari juga mendorong optimalisasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi pelajar untuk mendeteksi dini persoalan kesehatan mental pada anak. Ia menekankan perlunya langkah nyata dari komitmen bersama yang kuat dalam menangani kesehatan jiwa anak dan remaja sebagai bagian dari mekanisme perlindungan.
Bangun Sistem Perlindungan Anak Lewat Keluarga
Legislator Partai NasDem itu juga menekankan pentingnya membangun sistem perlindungan anak dari lingkup terkecil, yaitu keluarga. Upaya peningkatan kemampuan orang tua dalam menerapkan pola asuh yang tepat bagi anak-anaknya sangat penting sebagai bagian dari upaya membangun sistem perlindungan anak sejak lingkungan keluarga. Lestari pun mendorong masyarakat untuk lebih responsif dan berani melaporkan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekitar.
Kolaborasi Semua Pihak
Ia menekankan bahwa kolaborasi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara merupakan kunci utama untuk menciptakan ekosistem perlindungan anak yang aman dan berpihak pada kepentingan anak di Indonesia. Keberhasilan membangun sistem perlindungan anak yang kuat sangat tergantung pada integrasi data yang akurat, respons cepat, dan keberpihakan para pemangku kepentingan.
