Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti angka anak tidak sekolah di Indonesia yang mencapai 3.966.858 jiwa berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026. Ia menilai persoalan ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diatasi dengan langkah intervensi tepat dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Rincian Data Anak Tidak Sekolah
Data tersebut terdiri atas 1.913.633 anak yang belum pernah bersekolah, 986.755 anak putus sekolah, dan 1.066.470 anak yang lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. "Langkah nyata dan kolaborasi pihak-pihak terkait harus segera diambil untuk mengatasi angka anak tidak sekolah, selain langkah intervensi yang tepat," ujar Lestari dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7/2026).
Alarm Serius untuk Bangsa
Perempuan yang akrab disapa Rerie itu menegaskan data tersebut merupakan alarm serius sehingga tidak boleh berhenti sebatas angka. Ia mendorong pemanfaatan data terkini agar intervensi dapat tepat sasaran. "Angka ini alarm serius. Kita tidak bisa hanya berhenti pada data. Dibutuhkan langkah nyata dengan memanfaatkan data terkini agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran," tegasnya.
Optimalisasi Data hingga Desa
Anggota Komisi X DPR RI itu juga mendorong optimalisasi pemanfaatan data anak tidak sekolah hingga tingkat desa, disertai political will dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan data akurat, berbagai bantuan seperti Program Indonesia Pintar, beasiswa, hingga penyediaan peralatan pembelajaran jarak jauh dapat disalurkan lebih tepat sasaran. "Dengan data akurat, bantuan seperti peralatan pembelajaran jarak jauh, Program Indonesia Pintar, dan beasiswa bisa tepat sasaran," tambahnya.
Prioritas Pendidikan Kesetaraan dan Vokasi
Rerie menilai program pendidikan kesetaraan nonformal seperti Paket A, Paket B, dan Paket C, serta pendidikan vokasi berbasis keterampilan kerja perlu menjadi prioritas. Lulusan program tersebut harus dibekali kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri maupun kewirausahaan.
Data Susenas: Ekonomi Jadi Hambatan
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), dari total 86,34% anak yang mengenyam pendidikan jenjang SLTA, sebanyak 33,21% di antaranya terpaksa putus sekolah akibat persoalan ekonomi dan akses. "Seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah harus bergerak bersama. Saatnya memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari layanan pendidikan," pungkas Lestari.
