Wacana Penutupan Prodi Tak Relevan, Pakar Soroti Serapan Lulusan Rendah
Wacana Tutup Prodi Tak Relevan, Pakar Soroti Serapan Lulusan

Wacana penutupan program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja kembali mencuat. Pakar pendidikan menilai bahwa langkah tersebut perlu dikaji lebih dalam. Sebab, masalah utama bukan semata-mata pada ketidakrelevanan prodi, tetapi lebih pada rendahnya tingkat serapan lulusan di pasar kerja.

Pakar Ungkap Akar Masalah

Menurut pengamat pendidikan dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ahmad Fauzi, wacana penutupan prodi yang tidak relevan sebenarnya sudah lama bergulir. Namun, ia menekankan bahwa penutupan prodi bukanlah solusi tunggal. "Yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas lulusan agar sesuai dengan kebutuhan industri. Banyak prodi yang sebenarnya relevan tapi lulusannya sulit terserap karena kompetensi yang kurang," ujarnya.

Data Serapan Lulusan

Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa tingkat serapan lulusan perguruan tinggi masih di bawah 70 persen. Artinya, hampir satu dari tiga lulusan belum mendapatkan pekerjaan dalam waktu satu tahun setelah lulus. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Prof. Ahmad menambahkan, "Penutupan prodi memang bisa menjadi opsi jika prodi tersebut sudah tidak diminati atau tidak memiliki prospek. Namun, langkah ini harus disertai dengan pemetaan yang matang dan dialog dengan para pemangku kepentingan."

Alternatif Solusi

Alih-alih menutup prodi, beberapa pakar menyarankan untuk melakukan revitalisasi kurikulum. Kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Selain itu, program magang dan kerja sama dengan perusahaan perlu diperkuat agar mahasiswa memiliki pengalaman praktis yang memadai.

"Kita tidak bisa hanya menyalahkan prodi. Pemerintah dan perguruan tinggi harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang responsif terhadap perubahan," tegas Prof. Ahmad.

Peran Pemerintah

Pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mendorong fleksibilitas kurikulum dan pengakuan pengalaman di luar kampus. Namun, implementasinya masih perlu dipercepat dan diperluas. Di sisi lain, dunia usaha juga diharapkan lebih aktif dalam merumuskan kebutuhan kompetensi yang diperlukan.

Wacana penutupan prodi ini menjadi pengingat bahwa sistem pendidikan tinggi harus terus beradaptasi. Tidak hanya dari sisi kelembagaan, tetapi juga dari sisi konten pembelajaran dan keterlibatan industri. Dengan demikian, lulusan perguruan tinggi dapat bersaing di era global dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga