Wamensos Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat di Banggai, Perintah Langsung Presiden
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono secara tegas mendorong percepatan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Dalam keterangannya pada Kamis (16/4/2026), ia menegaskan bahwa penyelenggaraan program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
"Prinsipnya begini, presiden meminta setiap kota atau kabupaten minimal memiliki satu Sekolah Rakyat. Saya ingin menyampaikan, meskipun di Banggai masih dalam proses, jangan khawatir karena ini perintah presiden. Tinggal menunggu waktu pelaksanaannya. Jika tidak bisa dimulai tahun ini, mudah-mudahan karena sudah diusulkan, awal tahun depan pembangunan dapat segera direalisasikan," ujar Agus.
Proses Audiensi dan Persiapan Lahan
Pernyataan ini disampaikan Agus saat menerima audiensi dari Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Nur Djalal, serta Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Banggai Ronal Putje di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat.
Agus mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai saat ini sedang dalam proses pemecahan lahan dan menunggu sertifikasi terkait status tanah di Desa Bumi Beringin, Kecamatan Luwuk Utara. Lahan milik pemerintah daerah tersebut memiliki luas total 85 hektare, dengan 10 hektare di antaranya diusulkan khusus untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Tahap Pembangunan dan Persyaratan
Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat kini memasuki proses tahap kedua, yang tersebar di 104 titik di seluruh Indonesia. Sekolah-sekolah ini ditargetkan beroperasi pada tahun ajaran baru 2026, menggantikan gedung sekolah rintisan yang telah digunakan sejak Juli 2025.
Agus menambahkan, jika pembangunan Sekolah Rakyat di Banggai tidak dapat dilakukan pada tahap kedua, maka usulan tersebut bisa dialihkan ke tahap ketiga. Namun, ia menekankan bahwa status lahan yang diusulkan harus sudah jelas dan memiliki sertifikat kepemilikan atas nama pemkab.
"Di Banggai tidak ada sekolah rintisan, jadi jika masuk tahap ketiga karena Presiden meminta tambahan 100 sekolah lagi tahun ini selain 104 titik yang ada. Jika kuota masih tersedia, usulan Pemkab Banggai dapat masuk tahap ketiga dengan syarat lahan harus definitif milik pemkab. Buktinya? Harus ada sertifikat atas nama pemkab," jelas Agus. "Jadi, untuk Pemkab Banggai, silakan lengkapi kekurangan yang ada."
Sinergi Pusat-Daerah dan Target Nasional
Agus juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam menjalankan program prioritas presiden. Target utama yang ingin dicapai termasuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.
"Target kedua adalah menurunkan angka kemiskinan di Indonesia di bawah 2 persen pada tahun 2029. Oleh karena itu, program-program pusat seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, dan kampung nelayan harus segera diakses," ungkap Agus.
Respons dari Pemerintah Daerah
Sementara itu, Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili menyebutkan bahwa proses sertifikasi pemecahan lahan diperkirakan akan selesai pada akhir bulan ini. Ia mengungkapkan bahwa tanah yang diusulkan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk pembangunan setelah dilakukan peninjauan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
"Kementerian PU sudah melakukan peninjauan, dan hasilnya menunjukkan bahwa lahan tersebut memenuhi syarat," pungkas Furqanuddin.
Dengan dorongan ini, diharapkan pembangunan Sekolah Rakyat di Banggai dapat segera terealisasi, mendukung program pendidikan gratis dan pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah.
