Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Suharyanto, menyatakan bahwa wilayah Sumatera kini telah memasuki tahap pemulihan setelah dilanda bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu. Dalam siaran persnya, Suharyanto meninjau langsung progres pemulihan yang telah memasuki bulan ketujuh.
Suharyanto mengungkapkan bahwa seluruh provinsi terdampak di Sumatera sudah tidak ada lagi yang berstatus tanggap darurat. Hanya beberapa kabupaten/kota yang masih menetapkan status transisi darurat ke pemulihan. Pemerintah berkomitmen mempercepat penyediaan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.
Alokasi Dana Pemulihan Rp100,1 Triliun
Pemerintah pusat bersama DPR mengucurkan dana pemulihan pascabencana Sumatera sebesar Rp100,1 triliun untuk periode tiga tahun (2026-2028). Dana tersebut dialokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perbaikan mencakup infrastruktur, rehabilitasi rumah rusak, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan mitigasi dan pemulihan lingkungan.
"Artinya kementerian yang selama ini menunggu, sekarang sudah mulai bisa bekerja lagi," kata Suharyanto dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).
Dana Siap Pakai BNPB Capai Rp4 Triliun
Anggaran Rp100,1 triliun tersebut tidak termasuk dalam anggaran kebencanaan yang dikelola BNPB melalui skema Dana Siap Pakai (DSP). Sejak awal masa tanggap darurat, BNPB telah dibekali DSP sekitar Rp4 triliun yang digunakan untuk berbagai kebutuhan penanganan bencana di tanah air, termasuk penyediaan logistik, pembangunan huntara, pembangunan huntap mandiri, Dana Tunggu Hunian, dan dana stimulan rumah rusak ringan/sedang.
"Kami memastikan dana tersebut digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel melalui pendampingan teknis kepada pemerintah daerah, pengawasan distribusi bantuan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga," jelas Suharyanto.
Pembangunan Huntara dan Huntap Hampir Tuntas
Memasuki bulan ketujuh pascabencana, BNPB telah menyelesaikan penyediaan huntara di berbagai lokasi dan kini memfokuskan pada pembangunan huntap. Jumlah huntara ditargetkan dibangun lebih dari 20.000 unit. "Kami sudah menyelesaikan 99,9% pembangunan huntara. Yang masih dalam progress adalah huntara untuk warga terdampak yang tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan atau yang statusnya menyewa," imbuhnya.
Selain itu, BNPB telah mulai membangun 900-an rumah huntap mandiri atau insitu. Target pembangunan huntap, baik mandiri maupun komunal, mencapai 39.000 unit.
Program Pendukung Pemulihan
BNPB juga menjalankan program dana stimulan perbaikan rumah rusak ringan/sedang yang telah disalurkan sebanyak tiga tahap di Aceh Tamiang dan dua tahap di Aceh Utara. "Dana stimulan ini akan terus diberikan sesuai dengan permintaan dari kepala daerah, jika nanti ada permintaan dan terverifikasi kami akan berikan lagi dana ini," tutur Suharyanto.
Sementara itu, Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp1,8 juta per tiga bulan telah diberikan kepada ribuan kepala keluarga dan berlanjut hingga enam bulan. Berbagai program logistik, pemulihan ekonomi, dan pendukung lainnya terus berjalan.
"Kita memang banyak kekurangan, kelemahan. Saya sebagai Kepala BNPB mengakui itu. Tetapi kami punya tekad memperbaiki kekurangan dan kelemahan itu dan berusaha membantu masyarakat," pungkasnya.
