Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, berkomitmen untuk mengawal aspirasi para nelayan terkait lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar nonsubsidi yang digunakan oleh kapal perikanan berukuran di atas 30 gross ton (GT) hingga ke tingkat pemerintah pusat. Pernyataan ini disampaikan menyusul keluhan yang diterima dari berbagai daerah di Jawa Tengah.
Audiensi dengan HNSI dan Pelaku Usaha Perikanan
Dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (8/5/2026), Luthfi mengungkapkan bahwa ia telah menerima aspirasi dari perwakilan nelayan di seluruh Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah, yang turut dihadiri oleh pelaku usaha perikanan dan perwakilan nelayan di Semarang. "Sudah kita terima terkait aspirasinya di seluruh Jawa Tengah. Mereka mewakili teman-teman yang kapalnya di atas 30 GT, di mana kapal itu menggunakan BBM nonsubsidi," ujar Luthfi.
Dampak Kenaikan Harga Solar Industri
Menurut Luthfi, kenaikan harga solar industri dari sebelumnya sekitar Rp13.000 hingga Rp15.000 per liter menjadi Rp25.000 hingga Rp30.000 per liter sangat memberatkan operasional para nelayan. "Sekarang hampir Rp30 ribu. Itu tentu sangat berat bagi mereka," katanya. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang diterima dengan berkoordinasi langsung ke kementerian terkait.
"Semua aspirasinya kita tampung, kemudian kita akan bikin surat, kita kawal ke Kementerian KKP, kemudian ke Kementerian ESDM, kalau perlu ke Kementerian Keuangan agar yang nonsubsidi juga mendapatkan relaksasi supaya mereka bisa melaut," tegas Luthfi.
Solusi Mendesak untuk Keberlangsungan Usaha Nelayan
Luthfi menekankan bahwa persoalan ini harus segera dicarikan solusi karena dampaknya langsung terasa pada keberlangsungan usaha nelayan dan ekonomi masyarakat pesisir. "Kalau nelayan sampai tidak bisa melaut, implikasinya sangat luas: produksi ikan terganggu, harga ikan bisa naik, inflasi bisa terdampak, dan ekosistem ekonomi di kawasan pelabuhan juga ikut terganggu," jelasnya.
Rencananya, Luthfi juga akan mengadakan pertemuan dengan pedagang ikan, asosiasi nelayan, dan pelaku usaha perikanan di Juwana, Kabupaten Pati, untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan sektor perikanan tangkap.
Apresiasi dari HNSI Jawa Tengah
Sementara itu, Ketua HNSI Jawa Tengah, Riswanto, mengapresiasi langkah Luthfi yang telah memfasilitasi audiensi dan bersedia mengawal aspirasi nelayan ke pemerintah pusat. Ia menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM solar nonsubsidi untuk kapal di atas 30 GT telah menyebabkan banyak kapal di Juwana tidak lagi melaut. "Di Juwana ada sekitar 1.600 kapal ukuran di atas 30 GT. Saat ini banyak kapal sudah diikat karena tidak mampu membeli BBM nonsubsidi dengan harga keekonomian industri," katanya.
Riswanto berharap usulan harga khusus BBM solar nonsubsidi untuk nelayan kapal di atas 30 GT segera mendapat tanggapan positif dari pemerintah pusat. "Kami akan menunggu arahan dari Pak Gubernur ke depan seperti apa. Harapannya persoalan ini bisa mendapat pendampingan sampai tuntas sehingga operasional kapal nelayan bisa kembali berjalan," ujarnya.
Data Kapal Perikanan Aktif di Jawa Tengah
Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah kapal perikanan aktif di Jawa Tengah dengan ukuran di atas 30 GT mencapai 2.224 unit. Kapal-kapal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat dan menggunakan BBM solar industri. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 dan perubahan terakhir melalui Perpres Nomor 117 Tahun 2021, kapal maksimal 30 GT masih berhak memperoleh solar subsidi, sedangkan kapal di atas 30 GT diwajibkan menggunakan solar industri.
