Ketua parlemen sekaligus kepala negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengklaim bahwa Amerika Serikat telah sepakat untuk mencairkan aset-aset Iran yang dibekukan senilai US$12 miliar, atau setara Rp214,2 triliun. Pernyataan ini disampaikan Ghalibaf pada Selasa (23/6/2026) seperti dilansir Al Jazeera dan The Business Standard.
Kesepakatan Tercapai di Swiss
Ghalibaf mengatakan bahwa pembicaraan Iran dan AS di Swiss telah menyelesaikan kesepakatan tentang pencairan aset-aset tersebut. Langkah ini disebut sebagai hasil langsung dari nota kesepahaman (MoU) yang lebih luas antara kedua negara. Kesepakatan secara resmi telah ditandatangani dalam pertemuan teknis di Swiss pada Senin (22/6).
"Kesepakatan agar AS melepaskan aset Iran yang dibekukan senilai US$12 miliar telah diselesaikan di Swiss," kata Ghalibaf kepada media pemerintah Iran pada Senin (22/6) waktu setempat.
Pencairan Dua Tahap dan Sektor Terdampak
Menurut Ghalibaf, pelepasan aset yang dibekukan itu akan dilakukan dalam dua tahap, dengan masing-masing sebesar US$6 miliar (Rp107 triliun). Dia menggambarkan pelepasan aset tersebut sebagai salah satu hasil utama yang diperoleh Teheran berdasarkan MoU dengan Washington.
Ghalibaf menambahkan bahwa kesepakatan itu juga mencakup langkah-langkah keringanan sementara yang mempengaruhi beberapa sektor, seperti perbankan, asuransi, dan transportasi. Namun, sanksi terhadap ekspor minyak mentah, petrokimia, dan turunannya baru akan dicabut sepenuhnya saat kesepakatan akhir tercapai.
Pernyataan Trump dan Bantahan Iran
Otoritas AS tidak secara resmi menanggapi klaim Ghalibaf tersebut. Namun, Presiden AS Donald Trump, saat berbicara kepada wartawan, mengatakan bahwa dana Iran yang dicairkan nantinya akan digunakan untuk membeli produk makanan dan pertanian secara eksklusif dari AS.
"Semua uang itu akan kembali dalam bentuk pembelian makanan, yang sangat mereka butuhkan. Mereka memiliki 91 juta penduduk; mereka tidak mampu memberi makan penduduk mereka. Jadi, uang yang kita cairkan akan mengalir kepada para petani kita," kata Trump seperti dilansir Al Jazeera.
Iran langsung membantah klaim Trump tersebut. Gubernur Bank Sentral Iran, Abdolnaser Hemmati, seperti dilansir kantor berita Tasnim, menegaskan bahwa Teheran "tidak berkewajiban untuk membeli" produk pertanian dari AS berdasarkan perjanjian yang ada.
Hemmati mengatakan bahwa perjanjian AS-Iran mengenai masalah ini menyatakan jika dana US$6 miliar pertama dapat digunakan untuk membeli "barang kebutuhan pokok dan obat-obatan". "Jika harga dan kualitas input Amerika lebih sesuai dibandingkan negara-negara lainnya, kami tidak keberatan untuk membeli dari negara tersebut," ucapnya.
Dia menambahkan bahwa sisa dana US$6 miliar itu "tidak harus dihabiskan untuk barang kebutuhan pokok, tetapi Iran juga dapat membeli barang-barang lainnya yang tidak dikenai sanksi".
