Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) akan menjalankan sebanyak 11.520 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi permanen pascabencana di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kegiatan yang berlangsung hingga tahun 2028 ini membutuhkan pendanaan indikatif mencapai Rp100,166 triliun.
Implementasi Rencana Induk PRRP 2026-2028
Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Renduk PRRP) 2026-2028. Rencana ini disusun sebagai peta jalan pemulihan permanen di 53 kabupaten/kota yang terdampak bencana. Tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi permanen diarahkan untuk membangun kembali kawasan terdampak agar lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan melalui prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable.
Lima Fokus Besar Pemulihan
Pemerintah menetapkan lima fokus besar yang menjadi arah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi selama tiga tahun ke depan. Kelima fokus tersebut mencakup pemulihan permukiman, pembangunan infrastruktur, rehabilitasi sosial, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan tata kelola lintas sektor.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya dukungan seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi. "Kami harapkan dukungan dari semua pihak, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat di tiga daerah untuk kita bergerak bergotong royong," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026). Hal tersebut disampaikan usai Rapat Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana Sumatera di Kantor Kemenko PMK, Jakarta (18/6). Ia menegaskan percepatan pembangunan infrastruktur permanen harus terus dijaga agar manfaat pemulihan segera dirasakan masyarakat.
Hunian Tetap dan Infrastruktur
Fokus pertama adalah penyediaan hunian tetap melalui 97 kegiatan dengan kebutuhan pendanaan sekitar Rp7,57 triliun. Program ini tidak hanya membangun rumah bagi masyarakat terdampak, tetapi juga memastikan lokasi hunian berada di kawasan yang lebih aman melalui pembangunan kembali di lokasi semula maupun relokasi dari wilayah berisiko tinggi.
Porsi terbesar diarahkan pada pembangunan infrastruktur melalui 1.863 kegiatan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp63,69 triliun. Program tersebut meliputi rehabilitasi jalan, jembatan, jaringan irigasi, sungai, drainase, air minum, sanitasi, energi, hingga berbagai fasilitas pelayanan publik yang menjadi tulang punggung aktivitas masyarakat.
Pemulihan Sosial dan Ekonomi
Pemerintah juga menempatkan pemulihan sosial sebagai prioritas penting melalui 6.194 kegiatan dengan kebutuhan pendanaan sekitar Rp18,73 triliun. Fokusnya mencakup layanan pendidikan dan kesehatan, perlindungan bagi kelompok rentan, dukungan psikososial, hingga penguatan kohesi sosial agar proses pemulihan berlangsung lebih inklusif.
Di sektor ekonomi, sebanyak 3.026 kegiatan dengan kebutuhan sekitar Rp9,41 triliun disiapkan untuk menghidupkan kembali mata pencaharian masyarakat melalui rehabilitasi pertanian, perikanan, perdagangan, koperasi, UMKM, industri kecil dan menengah, pasar rakyat, hingga sektor pariwisata.
Penguatan Tata Kelola Lintas Sektor
Sementara itu, 341 kegiatan lintas sektor dengan kebutuhan sekitar Rp764,67 miliar diarahkan untuk memperkuat penataan ruang berbasis risiko bencana, sistem peringatan dini, layanan pertanahan, penguatan data by name by address, serta sistem monitoring dan evaluasi.
