Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, dengan tegas menolak menandatangani sejumlah pengajuan proyek dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut yang dinilai tidak masuk akal dan terkesan di-mark up. Penolakan ini disampaikan Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (21/5).
Proyek Gedung Rp484 Miliar Tanpa Paparan
Bobby menyoroti proyek pembangunan fisik sebuah gedung dengan nilai anggaran mencapai Rp484 miliar. Menurutnya, proyek tersebut tidak pernah dipresentasikan secara detail, baik soal konsep pembangunan maupun rincian anggarannya. "Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta tanda tangan, saya enggak mau. Orang saya enggak pernah dikasi tau. Enggak pernah dipresentasikan. Dia masuk datang ke meja saya mau tanda tangan. Enak aja. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak," ungkapnya dengan nada kesal.
Banyak Pihak Mendekat Sejak Pilgub
Bobby mengungkapkan bahwa sejak dirinya dinyatakan menang Pilgub Sumut oleh KPU, banyak pihak yang mencoba mendekat dan meloloskan proyek dengan meminta persetujuannya. Namun, pengajuan tersebut justru membuatnya geram karena dokumen proyek tiba-tiba sudah berada di mejanya untuk diteken tanpa pemaparan terbuka. "Saya belum dilantik saja, sudah banyak yang nelpon ngucapin selamat, habis itu ajukan permohonan biar minta tanda tangan. Saya bilang, ini proyek apa? Kok tiba-tiba sudah ada di meja saya. Gila ya, enggak mau lah saya," tegasnya.
Komitmen Transparansi dan Manfaat Masyarakat
Bobby menegaskan bahwa dirinya tidak ingin asal menyetujui proyek tanpa kajian jelas, terutama jika anggarannya terkesan dimahalkan. Ia akan lebih ketat memeriksa seluruh pengajuan proyek dari OPD agar tidak ada praktik pemborosan anggaran maupun permainan proyek di lingkungan Pemprov Sumut. "Saya enggak mau tanda tangan kalau prosesnya enggak jelas. Semua harus transparan dan masuk akal," tegasnya.
Bobby juga memperingatkan OPD di lingkungan Pemprov Sumut agar tidak lagi mengajukan proyek yang janggal atau hanya mengandalkan kedekatan politik untuk mendapatkan persetujuan anggaran. "Setiap program pembangunan harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran daerah," pungkasnya.
