Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian memberikan tanggapan terkait usulan Ketua Fraksi Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng yang meminta agar dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak diambil dari anggaran pendidikan. Lalu meminta pemerintah menyiapkan skema pembiayaan yang tepat dan berkelanjutan untuk program tersebut.
Pernyataan Lalu Hadrian
“Kami menginginkan bahwa ke depan, pelaksanaan program MBG perlu dirancang dengan skema pembiayaan yang tepat dan berkelanjutan,” kata Lalu kepada wartawan pada Selasa, 26 Mei 2026. Ia menambahkan, “Komisi X berharap pemerintah dapat memastikan bahwa program MBG berjalan seiring dengan penguatan anggaran pendidikan, sehingga keduanya saling mendukung dalam mewujudkan cita-cita pembangunan manusia Indonesia yang unggul.”
Sikap Golkar Diapresiasi
Meskipun demikian, Lalu menghormati sikap Fraksi Golkar MPR yang menyoroti pentingnya menjaga anggaran pendidikan tetap aman dan sesuai amanat konstitusi. Menurutnya, pandangan tersebut patut diapresiasi. “Kami menilai bahwa upaya atau sikap tersebut merupakan bagian dari pandangan politik yang harus diapresiasi, terutama karena dilandasi semangat menjaga amanat konstitusi agar sektor pendidikan tetap memperoleh dukungan anggaran yang memadai,” ujarnya.
Komisi X Dukung MBG
Di sisi lain, Komisi X DPR tetap mendukung pelaksanaan program MBG. Lalu menilai program ini bukan sekadar program sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. “Namun demikian, kami Komisi X DPR, tetap mendukung program MBG, karena MBG bukan sekadar program sosial, melainkan investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia Indonesia,” tegasnya.
Usulan Fraksi Golkar MPR
Sebelumnya, Melchias Markus Mekeng meminta agar dana program Makan Bergizi Gratis tidak mengambil anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Ia mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mencari sumber dana alternatif. “Jadi, kalau memang program MBG terus dilaksanakan, ya, kami berharap Menteri Keuangan cari sumber pendanaan yang lain, agar program MBG tetap berjalan,” kata Mekeng usai diskusi Fraksi Golkar MPR RI di Bintaro, Tangerang Selatan, pada Senin, 25 Mei 2026.
Surat ke Presiden
Mekeng menyatakan akan melayangkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta agar dana pendidikan tidak diganggu. “Ya, mudah-mudahan surat kami bisa diterima dan ditanggapi dengan positif,” jelasnya. Langkah ini diambil untuk memastikan alokasi anggaran pendidikan tetap sesuai amanat konstitusi.
