Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Taj Yasin Maimoen, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng dalam meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat melalui program jambanisasi dan penyediaan air bersih. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan derajat kesehatan sekaligus menekan angka kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Taj Yasin saat mewakili Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI dalam masa reses Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, pada Rabu (22/4/2026). Dalam pertemuan itu, ia memaparkan capaian pembangunan sanitasi di Jawa Tengah.
Realisasi Pembangunan Jamban 2025
Sepanjang tahun 2025, Pemprov Jateng berhasil merealisasikan pembangunan 5.328 unit jamban bagi masyarakat. Namun, kebutuhan akan jamban layak masih sangat besar. Hingga saat ini, tercatat sekitar 21.542 rumah tangga di Jawa Tengah yang belum memiliki akses terhadap jamban sehat.
"Pembangunan jamban dan penyediaan akses air bersih menjadi konsentrasi kami untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat," ujar Taj Yasin dalam keterangan resminya, Rabu (22/4/2026).
Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut, Pemprov Jateng mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta sinergi dengan DPR RI. "Kami mohon dukungan agar kekurangan jambanisasi sekitar 21.542 rumah ini dapat segera direalisasikan," lanjutnya.
Peran Sanitasi dalam Penanganan Stunting
Taj Yasin menambahkan bahwa intervensi sanitasi memiliki peran strategis dalam mendukung program kesehatan lainnya, termasuk penanganan stunting. Saat ini, prevalensi stunting di Jawa Tengah tercatat sebesar 9,77 persen, atau sekitar 188.533 balita. Dengan perbaikan sanitasi, diharapkan angka stunting dapat terus ditekan.
Sementara itu, Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat kebutuhan jambanisasi di Jawa Tengah sebagai salah satu prioritas yang perlu mendapat dukungan. "Kami menyerap aspirasi dari Jawa Tengah, termasuk kebutuhan jambanisasi yang masih memerlukan bantuan," ujarnya.
Abdul Wachid memastikan bahwa kebutuhan tersebut akan ditindaklanjuti bersama kementerian dan lembaga terkait, khususnya mitra kerja Komisi VIII, guna mendukung percepatan peningkatan sanitasi masyarakat.
Bantuan Triliunan Rupiah untuk Jateng
Dalam kesempatan yang sama, Komisi VIII DPR RI juga menyalurkan berbagai bantuan untuk Jawa Tengah dengan nilai total mencapai triliunan rupiah. Bantuan tersebut meliputi:
- Dukungan dari Kementerian Sosial sebesar Rp2,76 triliun
- Sertifikasi halal gratis untuk 95.045 pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) senilai Rp21,8 miliar
- Program Baznas sebesar Rp4,08 miliar
- Dukungan BNPB sebesar Rp2,3 miliar
- Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebesar Rp7,95 miliar
Dengan berbagai dukungan ini, diharapkan percepatan pembangunan jambanisasi dan peningkatan sanitasi di Jawa Tengah dapat segera terwujud, sehingga derajat kesehatan masyarakat semakin baik dan angka kemiskinan ekstrem dapat berkurang.
