Tito Karnavian: Dana TKD Rp 10,6 T untuk Daerah Bencana Sumatera
Mendagri Tito Karnavian menegaskan penambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun untuk tiga provinsi di Sumatera guna mempercepat pemulihan pascabencana.
Kategori : Birokrasi
Tito Karnavian Dorong Optimalisasi Huntara untuk Pengungsi
Mendagri Tito Karnavian sebagai Kasatgas PRR mendesak pemanfaatan maksimal hunian sementara bagi pengungsi yang masih tinggal di tenda pascabencana Sumatera.
Mensos Gus Ipul Audiensi Bupati dan PCNU Pasuruan
Menteri Sosial Gus Ipul menerima audiensi Bupati Pasuruan dan PCNU setempat untuk membahas koordinasi penyaluran bantuan sosial dan program kemasyarakatan.
Tito Dorong Optimalisasi Huntara Bagi Pengungsi Bencana Sumatera
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong optimalisasi hunian sementara (huntara) untuk pengungsi bencana di Sumatera, menekankan pentingnya kenyamanan dan keamanan bagi korban.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Tito Umumkan Tambahan Dana TKD Rp 10,6 T untuk Sumatera
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan penambahan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun untuk wilayah Sumatera. Dana ini dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
Tito Targetkan Tenda Pengungsi Sumatera Kosong Sebelum Lebaran
Menteri Sosial Tito Karnavian menargetkan agar tenda pengungsi korban bencana di Sumatera dapat dikosongkan sebelum Lebaran, dengan fokus pada pemulihan dan penanganan cepat.
Gubernur Banten Larang ASN Mudik Pakai Mobil Dinas
Gubernur Banten Andra Ramadhan mengeluarkan larangan bagi ASN di pemprov untuk menggunakan mobil dinas saat mudik Lebaran. Aturan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan aset negara dan mendukung efisiensi anggaran.
Pramono Jamin THR ASN DKI Cair, Anggaran Disiapkan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan Pemprov DKI akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat untuk penyaluran THR ASN, dengan anggaran yang telah disiapkan.
DPRD DKI Desak Pemprov Atasi Masalah Sampah yang Ganggu Warga
Anggota DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mendesak Pemprov DKI untuk segera membenahi penanganan sampah di titik-titik rawan seperti TPS Rawajati dan Pasar Jaya Pasar Minggu yang dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Mendagri Ajak Pegawai Perkuat Integritas di Ramadan
Mendagri Tito Karnavian mengajak seluruh pegawai Kemendagri untuk memperkuat integritas dan introspeksi diri dalam acara buka puasa bersama dan ceramah di bulan Ramadan.
Penerima PKH Jalani Ramadan Ceria, Tak Khawatir Kebutuhan
Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjalani Ramadan dengan ceria dan tenang, bebas dari kekhawatiran kebutuhan keluarga berkat bantuan sosial pemerintah yang tepat sasaran.
DPRD Banten Ingatkan Kualitas Makanan Usai Tutup 2 SP2G
Komisi V DPRD Provinsi Banten mengingatkan pentingnya kualitas makanan di SP2G setelah Badan Geologi Nasional menutup dua lokasi di daerah itu. Penutupan dilakukan karena temuan kondisi yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.
Fadia Arafiq Tak Paham Aturan Wamendagri, Akan Belajar
Fadia Arafiq mengakui kurang memahami aturan sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, namun berjanji untuk mempelajarinya dengan sungguh-sungguh guna menjalankan tugasnya secara efektif.
Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026 Sudah Ditetapkan Pemerintah
Pemerintah telah mengumumkan daftar hari libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2026 melalui SKB Tiga Menteri. Total ada 17 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama, termasuk untuk perayaan Idul Fitri.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Kemensos dan Pemkab Bekasi Sosialisasikan DTSEN untuk Bansos
Kementerian Sosial bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar sosialisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan transparan.
Mensos Dorong Pemutakhiran DTKS untuk Akurasi Bansos
Menteri Sosial mendorong pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna meningkatkan akurasi bantuan sosial dan program pemberdayaan bagi masyarakat miskin dan rentan di Indonesia.
Mensos Ungkap Penyebab Inpres DTSN: Data Mandiri Kementerian-Daerah
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkap alasan terbitnya Inpres DTSN karena kementerian dan daerah memiliki data sendiri, sehingga perlu sinkronisasi untuk penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
Kemenpan RB Perkuat Sistem Merit untuk SDM ASN
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperkuat sistem merit dalam pengelolaan SDM ASN, sesuai arahan RPJMN 2025-2029 untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja.
THR ASN, TNI-Polri, dan Pensiunan Cair 100 Persen Bertahap
Pemerintah memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara, TNI-Polri, dan pensiunan akan dibayarkan 100 persen secara bertahap sejak 26 Februari 2026.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Seleksi Terbuka Dirjen Imigrasi dan Kepala BPSDM Dibuka
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membuka seleksi terbuka untuk jabatan Direktur Jenderal Imigrasi dan Kepala BPSDM. Simak syarat dan tahapan seleksinya.
Pramono Minta Satpol PP Tertibkan Pengemis dan Pak Ogah Humanis
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Satpol PP melakukan penertiban pengemis, manusia gerobak, dan Pak Ogah secara humanis menjelang Idulfitri 2026, sambil buka peluang kerja.
Pramono Lantik 521 Pejabat Fungsional Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 521 pejabat fungsional, didominasi Satpol PP dan guru, sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk tata kelola profesional.
Pemprov Sumut Targetkan Nol Pengungsi Saat Lebaran 2026
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pembangunan 1.427 huntara untuk menampung korban bencana hidrometeorologi sebelum Idulfitri 2026.
Pemkab Kutai Timur Klarifikasi Isu Viral Anggaran Ambulans Rp 9 M
Isu viral anggaran ambulans Rp 9 miliar di Kutai Timur diklarifikasi Pemkab sebagai kesalahan input data. Mereka menjelaskan bahwa nilai sebenarnya jauh lebih rendah dan telah diperbaiki.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Wabup Pekalon Pastikan Layanan Normal Usai OTT KPK
Wakil Bupati Pekalongan, Riswadi, menegaskan bahwa operasional pemerintahan dan layanan publik di wilayahnya tetap berjalan normal meski Bupati Fadia Arafiq terkena OTT KPK.
BNPP Sapa Praja IPDN Bahas Isu Perbatasan Lewat Program Menyala
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Program Menyala untuk menyapa praja IPDN, membahas isu strategis perbatasan dalam rangka membangun SDM unggul di wilayah terdepan Indonesia.
Rabu Wajib Transportasi Umum, Pramono Ancam Sanksi ASN
Menteri PANRB Pramono Anung mengancam sanksi bagi ASN yang bandel tidak menggunakan transportasi umum pada hari Rabu. Kebijakan ini bertujuan mengurangi kemacetan dan emisi karbon di perkotaan.
Pramono Anung Minta Satpol PP Tindak Pengemis Humanis Jelang Lebaran
Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung meminta Satpol PP menangani pengemis secara humanis menjelang Idul Fitri, dengan pendekatan sosial bukan represif.
Pramono Lantik 521 Pejabat Fungsional DKI, Didominasi Satpol PP
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Pramono Anung melantik 521 pejabat fungsional, dengan 473 di antaranya berasal dari Satpol PP, sebagai upaya meningkatkan kinerja birokrasi.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Toxic Leadership: Ancaman Sunyi Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi menghadapi ancaman tersembunyi berupa toxic leadership yang merusak iklim kerja dan menghambat agenda perubahan. Fenomena ini sering luput dari sorotan namun berdampak nyata.
Page 37 of 49
