Mendagri: Kepala Daerah Gagal Jika Rakyat Tak Punya Rumah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa kepala daerah dianggap gagal menjalankan tugasnya jika tidak mampu memastikan rakyat memiliki rumah layak huni.
Kategori : Birokrasi
Pramono Bantah Gaji Nakes Jakarta Tak Naik 10 Tahun
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membantah klaim gaji tenaga kesehatan di ibu kota stagnan selama 10 tahun, menyatakan gaji mereka lebih tinggi dibanding rumah sakit lain di Jakarta.
THR ASN-TNI/Polri Cair 100%, Swasta Wajib Penuh Tanpa Cicilan
Seskab Teddy Indra Wijaya memastikan THR untuk ASN, TNI/Polri, dan pensiunan cair 100% dengan anggaran Rp55 triliun. Pekerja swasta wajib dapat THR penuh tanpa dicicil, dengan sanksi bagi pelanggar.
THR ASN 2026 Cair Bertahap, Anggaran Rp55 Triliun
Pemerintah mulai mencairkan THR ASN 2026 secara bertahap sejak 26 Februari dengan anggaran Rp55 triliun, meningkat 10% dari tahun lalu. THR diberikan kepada 2,4 juta ASN pusat, 4,3 juta ASN daerah, dan 3,8 juta pensiunan.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
CPNS 2026: 13 Kementerian Dikabarkan Sepi Peminat
Terdapat sinyal bahwa penerimaan CPNS 2026 akan segera dibuka, dengan 13 kementerian dikabarkan mengalami kekurangan peminat. Calon pelamar disarankan mempersiapkan diri.
Gus Ipul: 3 Program Kemensos Positif di Awal 2026
Menteri Sosial Abdul Halim Iskandar menyatakan tiga program prioritas Kementerian Sosial menunjukkan tren positif di awal tahun 2026, mencakup bantuan sosial, pemberdayaan, dan perlindungan.
Wamendagri: Penugasan Praja IPDN di Aceh Tamiang Misi Kebangsaan
Wakil Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa penugasan praja IPDN di Aceh Tamiang adalah bagian dari misi kebangsaan untuk memperkuat integrasi nasional dan pelayanan publik di daerah.
THR PPPK Paruh Waktu di Banten Masih Menggantung
Pemprov Banten masih menunggu surat edaran pemerintah pusat untuk menentukan besaran dan waktu pencairan THR bagi PPPK paruh waktu, dengan mekanisme anggaran berbeda dari PPPK penuh waktu.
Pansus 12 DPRD Bandung Matangkan Raperda Kesejahteraan Sosial
Pansus 12 DPRD Kota Bandung intensifkan pembahasan Raperda Kesejahteraan Sosial untuk gantikan perda lama, sesuaikan regulasi nasional, dan perkuat pengawasan layanan masyarakat.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Kepala BGN Senang Menu MBG Diposting di Medsos
Kepala Badan Geologi Nasional (BGN) menyatakan dukungannya terhadap warga yang memposting menu makanan di media sosial, menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan.
Legislator Minta Standardisasi Mobil Dinas Direvisi
Gubernur Kaltim jadi sorotan terkait mobil dinas. Legislator minta revisi standardisasi kendaraan dinas untuk transparansi dan efisiensi anggaran.
Legislator Minta Revisi Standar Mobil Dinas Gubernur Kaltim
Anggota DPRD Kaltim mendesak revisi standarisasi mobil dinas gubernur setelah heboh penggunaan kendaraan mewah, menekankan efisiensi anggaran dan kesesuaian dengan kebutuhan.
Kemensos Kebut Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Sumatera
Kementerian Sosial mempercepat distribusi bantuan sosial adaptif bagi warga terdampak bencana di Sumatera, termasuk banjir dan tanah longsor, untuk memenuhi kebutuhan mendesak.
Pramono Buka Peluang Naming Rights JPO Sarinah untuk Swasta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang kerja sama naming rights dengan swasta untuk JPO Sarinah, sebagai sumber pemasukan tambahan dan optimalisasi infrastruktur publik.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Mendagri dan Menteri PUPR Tinjau Program di Kubu Raya
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau program peningkatan permukiman di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur.
Dedi Mulyadi Pinjamkan Mobil Dinas Alphard ke Wali Kota Banjar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminjamkan mobil dinas Toyota Alphard miliknya kepada Wali Kota Banjar Sudarsono, sebagai respons kritis terhadap pengadaan kendaraan dinas baru di daerah lain yang dinilai kurang sensitif fiskal.
Pejabat Bisa Dipidana Akibat Jalan Rusak, Benarkah?
Sebuah unggahan viral menyebut kepala daerah dan menteri dapat dipidana karena kondisi jalan rusak dan berlubang. Video yang beredar memicu perdebatan tentang tanggung jawab pejabat atas infrastruktur publik.
Libur Nasional 18-19 Maret 2026: Ketentuan SKB 3 Menteri
Pemerintah menetapkan tanggal 18 dan 19 Maret 2026 sebagai hari libur nasional berdasarkan SKB 3 Menteri. Ketentuan ini mencakup aturan bagi sektor swasta dan pemerintah.
Pramono Anung Ajukan Dua Raperda ke DPRD DKI
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Keluarga dan RPPLH sebagai upaya memperkuat pembangunan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Bobby Kecewa Anggaran Pascabencana Sumut Rp 2,1 T Dicabut
Wali Kota Medan Bobby Nasution mengungkapkan kekecewaannya atas pencabutan anggaran pascabencana sebesar Rp 2,1 triliun untuk Sumatera Utara dari agenda rapat, menyerukan transparansi dan prioritas penanganan.
Mobil Dinas Rp 8,49 M Gubernur Kaltim Diserahterimakan di Jakarta
Mobil dinas baru senilai Rp 8,49 miliar untuk Gubernur Kalimantan Timur telah diserahterimakan di Jakarta, namun kini berada di kantor Gubernur Kaltim. Proses ini menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Menko Airlangga Kenang Try Sutrisno Tenang Hadapi Masalah
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengenang mantan Wakil Presiden Try Sutrisno sebagai sosok yang tenang dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk saat krisis ekonomi 1998.
Gubernur Kaltim Kembalikan Mobil Dinas Range Rover Rp 8,49 M
Gubernur Kalimantan Timur mengembalikan mobil dinas mewah Range Rover 3.0 LWB senilai Rp 8,49 miliar sebagai bentuk transparansi dan efisiensi anggaran daerah.
Pansus 13 DPRD Bandung Genjot Bahas Raperda Ketertiban Umum
Pansus 13 DPRD Kota Bandung mempercepat pembahasan Raperda Ketertiban Umum yang memuat 63 pasal untuk menciptakan kota yang lebih tertib, aman, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Gubernur Kaltim Kembalikan Mobil Dinas Rp 8,49 Miliar
Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas'ud, memutuskan mengembalikan kendaraan dinas baru Range Rover senilai Rp 8,49 miliar setelah pengadaannya ramai dibahas di media sosial.
Pramono Minta Warga Jakarta Tenang Hadapi Dampak Ekonomi Konflik
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta warga tidak panik meski konflik AS-Israel-Iran berpotensi tekan ekonomi global. Ia pastikan stok pangan aman jelang Idulfitri 2026.
CPNS Wajib Aktif di Medsos, Selain MBG dan SPPG
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menetapkan aturan baru bagi calon pegawai negeri sipil, mewajibkan keaktifan di media sosial sebagai syarat tambahan selain MBG dan SPPG.
Gus Ipul Ajak Operator Desa di Jombang Hadirkan Data Akurat
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengajak ratusan operator desa di Jombang untuk menyajikan data yang akurat guna mendukung pembangunan daerah.
Pramono Perketat CCTV di Taman Jakarta Usai Temuan di Cawang
Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana memperketat pemasangan CCTV di seluruh taman kota setelah temuan di Taman Cawang. Langkah ini untuk meningkatkan keamanan dan mencegah kejahatan.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Kemendagri Dorong Indikator Bersama Percepat Ekonomi
Kementerian Dalam Negeri mendorong pembuatan indikator bersama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.
Page 38 of 49
