Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, memaparkan kondisi keuangan pemerintah daerah pasca efisiensi dan pemotongan transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa janji kampanye yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus tetap dijalankan oleh kepala daerah.
Pentingnya Kelangsungan RPJMD
“Yang penting bagaimana pembangunan berjalan, artinya kita ingin RPJMD jalan. RPJMD yang sudah disepakati sebagai janji kampanye kepala daerah terpilih, yang telah disepakati dalam 6 bulan bersama DPRD dan ditandatangani, pasti dinanti rakyat,” ujar Deru dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026). Ia menambahkan, “Dan yang dibahas hari ini diharapkan menjadi pencerahan dan ada titik cerah untuk kita lakukan ke depannya.”
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sarasehan Nasional bertajuk “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” yang digelar pada Selasa (19/5). Acara ini berlangsung di Aston Palembang Hotel & Conference Centre mulai pukul 10.00 WIB dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, regulator, akademisi, hingga sektor keuangan.
Harapan Linearitas Program Pusat dan Daerah
Deru berharap program yang dilaksanakan pemerintah pusat juga linier atau sejalan dengan program kepala daerah di setiap wilayah. Dengan demikian, para kepala daerah tidak perlu khawatir gagal menepati janji kampanye. “Namun, cerita tentang pembiayaan yang sudah kadung, yang sudah ada, bagaimana kalau daerah ini di-inject, diinfus. Bukan dalam bentuk uang, kalau bisa berupa pembangunan yang dibelanjakan oleh pemerintah pusat,” katanya. “Tapi, harus linier dengan APBD yang kita ketok, dengan RPJMD yang sudah disepakati tadi (dengan DPRD),” sambungnya.
Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan
Mengenai alternatif pembiayaan melalui skema obligasi, Deru menyebut akan mempelajarinya terlebih dahulu. Ia berharap Sumsel dapat menjadi role model untuk pelaksanaan obligasi daerah. “Terkait obligasi, akan kami pelajari dengan seksama. Dan mungkin kalau boleh, Sumsel bisa menjadi role model dan kami siap untuk mengikuti arahan-arahan,” pungkasnya.
Sarasehan Nasional ini digelar di tengah tingginya ketergantungan APBD terhadap dana transfer pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Di sisi lain, pemerintah daerah dituntut semakin mandiri dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Obligasi daerah dinilai dapat menjadi solusi strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam investasi publik.
Kegiatan ini juga menjadi forum diskusi untuk memperdalam pemahaman mengenai peluang, tantangan, serta langkah strategis implementasi obligasi daerah di Indonesia. Selain sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, obligasi daerah dipandang berpotensi menjadi instrumen investasi publik yang melibatkan masyarakat dan lembaga keuangan dalam pembangunan daerah.
Tujuan lain dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman pemerintah daerah, legislatif, akademisi, dan masyarakat mengenai konsep serta mekanisme obligasi daerah, sekaligus mendorong partisipasi investor dalam investasi publik daerah melalui instrumen pasar modal.
