Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Kepala Daerah Jaga Kekompakan Forkopimda
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan peringatan tegas kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk senantiasa menjaga kekompakan dan soliditas dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Menurutnya, koordinasi yang kuat ini menjadi modal fundamental dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju, stabil, dan terbebas dari praktik korupsi yang merusak.
Pentingnya Peran Kepala Daerah sebagai Koordinator
Dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yang digelar di Hotel Santika Dyandra, Medan, pada Rabu (22/4), Tito dengan jelas menekankan peran strategis kepala daerah sebagai ketua dan koordinator utama Forkopimda. "Tolong rekan-rekan kepala daerah pahami betul posisi sebagai Ketua [Forkopimda] itu untuk mengoordinasikan para pimpinan daerah," ujarnya melalui keterangan tertulis pada Kamis (23/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa sinergi yang erat antara pemerintah daerah (Pemda), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta aparat penegak hukum lainnya merupakan faktor penentu utama bagi stabilitas kawasan dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Tanpa koordinasi yang baik, berbagai upaya pembangunan bisa terhambat dan tidak mencapai target yang diharapkan.
Dampak Positif Forkopimda yang Solid
Lebih lanjut, Tito memaparkan bahwa daerah-daerah dengan Forkopimda yang solid dan kompak cenderung memiliki kemampuan respons yang lebih cepat dan efektif dalam menangani beragam persoalan, mulai dari bencana alam, konflik sosial, hingga isu-isu kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, kurangnya koordinasi dan komunikasi antarlembaga justru dapat memperlambat penanganan masalah di lapangan dan menimbulkan inefisiensi.
Untuk itu, Mendagri mendorong para kepala daerah agar membangun komunikasi yang intensif dan berkelanjutan, baik melalui pertemuan formal seperti rapat rutin maupun interaksi informal. "Jadi kekompakan ini penting, sekali lagi buat kegiatan reguler entah sebulan sekali, dua bulan sekali lah oke lah, kumpul-kumpul," jelasnya. Hubungan kerja yang harmonis antarunsur pimpinan daerah dinilai sangat krusial untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang kondusif.
Peringatan Serius Terhadap Korupsi dan Pemborosan Anggaran
Di sisi lain, Tito juga menyoroti secara serius persoalan korupsi dan pemborosan anggaran yang masih kerap terjadi di sejumlah daerah. Ia mengingatkan bahwa praktik-praktik tidak terpuji tersebut memiliki dampak yang sangat besar terhadap kepercayaan publik serta citra dan kredibilitas pemerintah daerah di mata masyarakat.
Menurutnya, maraknya kasus korupsi dalam beberapa waktu terakhir telah memunculkan persepsi negatif yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintah pusat, termasuk dalam hal penyaluran anggaran ke daerah. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel untuk mencegah penyimpangan dan memastikan setiap rupiah digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Dengan menjaga kekompakan Forkopimda dan memberantas korupsi, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal, inklusif, dan berkelanjutan, sesuai dengan visi pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang maju dan sejahtera.
