Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai menerapkan Bahasa Prancis sebagai mata pelajaran. Instruksi tersebut disampaikan saat kunjungan kenegaraan di Paris, Prancis, pada Kamis (28/5).
Latar Belakang Instruksi
Prabowo, yang telah mengunjungi Prancis sebanyak tiga kali dalam setahun, menekankan pentingnya hubungan bilateral yang baik. Ia ingin meningkatkan kerja sama di bidang sains, teknologi, dan pendidikan.
"Saya sudah instruksikan agar semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar Bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan," ujar Prabowo dalam pidatonya di Istana Elysee, sebagaimana dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (28/5) malam.
Di tengah ketidakpastian global akibat konflik, Prabowo meyakini Indonesia dan Prancis dapat memainkan peran positif. "Indonesia akan selalu mendorong segala usaha untuk memelihara perdamaian," jelasnya.
Kebijakan Serupa Sebelumnya
Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Kamis, 23 Oktober 2025, Prabowo juga berencana menerapkan Bahasa Portugis di sekolah. Ia menyebut Brasil sebagai mitra penting bagi Indonesia.
"Sebagai bukti bahwa kami memandang Brasil sangat penting, saya telah memutuskan bahwa bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa disiplin Pendidikan Indonesia," kata Prabowo.
Kritik dari Perhimpunan Guru
Hingga saat ini, belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai rencana tersebut. Namun, ide Prabowo menuai kritik dari Perhimpunan dan Pendidikan Guru (P2G).
Koordinator P2G, Satriwan Salim, menilai instruksi presiden tidak jelas dan hanya bersifat basa basi diplomatik. Ia khawatir kebijakan serupa akan muncul setiap kali presiden bertemu pemimpin negara lain.
"Nanti kalau Presiden Prabowo pertemuan bilateral lagi dengan Jepang, akan memasukkan bahasa Jepang ke kurikulum. Bertemu Tiongkok, lalu akan menjadikan bahasa Mandarin pelajaran wajib, begitu juga pulang dari Belanda, lantas Presiden akan wajibkan pelajaran Bahasa Belanda," ujar Satriwan dalam keterangannya, Jumat (29/5).
"Tentu mengelola pendidikan tidak bisa sebercanda ini," imbuhnya.
Dampak pada Kurikulum dan Guru
Satriwan menilai pemerintah tidak bisa membuat kebijakan pendidikan di luar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Artinya, pembelajaran bahasa Prancis dan Portugis bukan prioritas sesuai RPJMN.
Selain itu, mewajibkan Bahasa Prancis di semua jenjang sekolah akan menambah beban kurikulum yang sudah padat. "Dengan asumsi 1 sekolah ada 2 guru Prancis dan Portugis, dari total sekitar 240 ribu sekolah SD-SMA/sederajat, maka dibutuhkan 480 ribu guru bahasa asing tersebut," katanya.
Menurut Satriwan, bahasa Prancis dan bahasa asing lainnya seperti Arab, Korea, Mandarin, Jerman, dan Jepang sudah menjadi mata pelajaran pilihan bagi siswa yang berminat, dan telah masuk dalam struktur kurikulum nasional sejak Kurikulum 2006 hingga Kurikulum Merdeka.
Di jenjang SMK jurusan perhotelan dan pariwisata, mata pelajaran Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris sudah menjadi bagian dari program keahlian. "Mei 2026 ini Kemdikdasmen berencana meluncurkan Program Sertifikasi Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris yang mencakup Bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, dan Prancis. Skema ini telah dibuka dan menjangkau lebih dari 120 SMK dengan sasaran 13 ribu siswa," pungkasnya.
