Zulhas Soroti Nasib Petani: 70% Kini Buruh Tani
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti kondisi memprihatinkan petani Indonesia. Dalam rapat koordinasi nasional sektor kelautan dan perikanan di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026), ia mengungkapkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa 70% petani di Indonesia saat ini tidak memiliki lahan dan berstatus sebagai buruh tani.
"Data-data itu menunjukkan artinya tidak ada pemberdayaan kepada petani kita. Bapak lihat Google, tanya BPS, bisa dicek, kalau tahun 2000-an, petani kita itu punya kebun, punya lahan sawah, sekarang Bapak-Ibu boleh cek, 70% petani Indonesia berubah menjadi buruh tani," ujar Zulhas di hadapan peserta rapat.
Perbandingan Era Soeharto dan Kondisi 2024
Zulhas membandingkan kondisi pertanian masa lalu dengan saat ini. Pada era Presiden ke-2 RI Soeharto, Indonesia dikenal sebagai negara yang tidak mengimpor bahan pangan. Seluruh produksi dalam negeri mampu mencukupi kebutuhan. Namun, pada tahun 2024, Indonesia justru mengimpor beras, gula, hingga kedelai yang merupakan bahan baku tempe dan tahu.
"Kenapa? Karena inflasi dijaga, tapi yang korban petaninya. Harga gabah tidak boleh lebih 5.000, ketentuan kadar air 14-18%, di bawah akhirnya dibeli 4.000. Petani tidak bisa kerja lain, Pak, dia petani juga rugi, rugi, rugi, sawahnya dijual, jadi buruh tani, itulah yang terjadi," imbuhnya.
Komitmen Berpihak pada Petani dan Nelayan
Zulhas menegaskan komitmennya untuk menyejahterakan petani. Ia mengaku berasal dari keluarga petani sehingga memahami persoalan ini secara mendalam. "Saya menekuni betul soal ini karena saya berasal dari dusun, keluarga petani. Saya tekuni betul dan saya pelajari. Inilah Bapak, Ibu sekalian yang ingin dirubah, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan oleh Pak Prabowo, Bapak Presiden kita," ucapnya.
Ia memastikan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo akan terus berpihak pada petani dan nelayan. Pemerintahan Prabowo, kata Zulhas, akan menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan negara untuk mengelola sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Strategi Baru Menghadapi Inflasi
Zulhas juga menyampaikan bahwa pemerintah akan mengubah pendekatan dalam mengendalikan inflasi. Selama ini, inflasi dijaga dengan mengorbankan petani melalui harga gabah yang rendah. Ke depan, ia memastikan akan ada cara lain untuk mengatasi inflasi tanpa merugikan petani.
"Saya setia kepada perjuangan, setia kepada cita-cita, setia kepada value yang diperjuangkan bersama. Nanti inflasi tinggi, kita punya cara lain untuk mengatasi, tapi berpihak dulu. Itulah perintah konstitusi, perintah Undang-Undang Dasar," tegasnya.
Sebelumnya, Zulhas juga menolak paham neoliberalisme yang dianggapnya tidak berpihak pada rakyat kecil. Ia menegaskan bahwa negara harus hadir dan berpihak pada petani serta nelayan sebagai garda terdepan ketahanan pangan nasional.
