Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memutuskan untuk menggelar ulang babak final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Keputusan ini diambil sebagai tindak lanjut atas polemik penilaian juri yang dinilai kurang adil pada penyelenggaraan sebelumnya.
Keterlibatan Pihak Independen
Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa seluruh juri yang akan bertugas pada final ulang nanti merupakan pihak independen yang tidak terlibat dalam proses sebelumnya. "Ya, dari sisi pelaksanaan, tentu pelaksanaannya adalah Sekretariat Jenderal MPR. Tetapi semua juri yang terlibat adalah orang yang independen, yang tidak terlibat dalam proses kemarin. Yakni, tidak ada unsur dari Sekretariat Jenderal MPR," kata Muzani dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Teguran untuk Juri
Muzani telah memanggil dua juri yang menjadi sorotan publik, yaitu Dyastasita Widya Budi dan Indri Wahyuni. Keduanya telah diberikan teguran resmi. "Sudah. Tadi kita panggil. Sudah kita tegur," ujar Muzani. Selain itu, MPR juga telah menyampaikan permohonan maaf secara kelembagaan atas insiden tersebut. "Ya, kelembagaan MPR kan sudah disampaikan oleh Pak Sekjen. Salah satu pimpinan kita sudah menyampaikan permohonan maaf. Jadi itu sudah mewakili keseluruhan termasuk juri, karena ini adalah kegiatan lembaga, bukan kegiatan orang per orang," jelasnya.
Sanksi bagi Juri
Sekjen MPR Siti Fauziah mengungkapkan bahwa kedua juri telah dikenakan sanksi berupa penonaktifan dari acara LCC. Potensi sanksi administrasi lainnya masih dalam tahap kajian oleh MPR dengan merujuk pada aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Kalau sanksi administrasi lainnya itu ada aturannya, ada prosesnya. Nah itu dalam tahap ini karena baru hari ini kita komunikasi dengan pimpinan MPR, jadi nanti itu kita lihat aturan-aturan yang berlaku dari BKN. Apakah ada unsur-unsur yang bisa keterkaitan dengan aturan yang ada di BKN," imbuhnya.
Dengan langkah ini, MPR berharap pelaksanaan LCC Empat Pilar di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih adil dan transparan, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap kompetisi tersebut.
