Mahkamah Agung AS Batalkan Kebijakan Tarif Global Donald Trump
Mahkamah Agung Amerika Serikat telah mengeluarkan keputusan bersejarah yang menyatakan mantan Presiden Donald Trump melampaui wewenang konstitusionalnya dalam memberlakukan serangkaian tarif perdagangan yang mengacaukan dinamika ekonomi global. Putusan ini secara efektif membatalkan salah satu instrumen kebijakan utama yang digunakan Trump untuk memaksakan agenda ekonomi proteksionisnya selama masa kepresidenannya.
Suara Mayoritas Konservatif Tegaskan Batasan Wewenang
Dilansir dari laporan AFP pada Sabtu, 21 Februari 2026, lembaga peradilan tertinggi AS yang mayoritas hakimnya beraliran konservatif ini memutuskan dengan suara enam banding tiga. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) tidak memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberlakukan tarif perdagangan secara sepihak.
"Seandainya Kongres bermaksud memberikan kekuasaan yang berbeda dan luar biasa untuk memberlakukan tarif melalui IEEPA," tulis Mahkamah dalam putusannya yang dirilis Jumat (20/2), "maka mereka akan menyatakannya secara eksplisit, sebagaimana konsisten dilakukan dalam undang-undang tarif lainnya." Pernyataan ini menegaskan prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan AS.
Penggunaan Kekuasaan Darurat yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya
Meskipun Trump telah lama menggunakan tarif sebagai alat pengungkit dalam tekanan dan negosiasi perdagangan internasional, penggunaan kekuasaan ekonomi darurat mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah ia kembali ke kursi kepresidenan tahun lalu. Trump memberlakukan bea masuk baru pada hampir semua mitra dagang utama Amerika Serikat, menciptakan gejolak dalam hubungan ekonomi global.
Kebijakan kontroversial ini mencakup tarif timbal balik atas praktik perdagangan yang dianggap Washington tidak adil, bersamaan dengan serangkaian bea masuk terpisah yang secara khusus menargetkan mitra dagang utama seperti Meksiko, Kanada, dan Tiongkok. Alasan yang dikemukakan pemerintah Trump mencakup isu aliran narkoba ilegal dan imigrasi yang tidak terkendali.
Dampak Terbatas pada Tarif Sektoral Spesifik
Namun penting untuk dicatat bahwa putusan Mahkamah Agung ini tidak berdampak pada bea masuk khusus sektor yang telah dikenakan Trump secara terpisah pada impor baja, aluminium, dan berbagai barang manufaktur lainnya. Penyelidikan formal yang pada akhirnya dapat menyebabkan lebih banyak tarif sektoral semacam itu masih dalam proses dan tidak terpengaruh oleh keputusan ini.
Keputusan tertinggi ini menegaskan temuan sebelumnya oleh pengadilan tingkat rendah yang telah menyatakan bahwa tarif yang dikenakan Trump berdasarkan IEEPA adalah ilegal. Pada bulan Mei sebelumnya, pengadilan perdagangan tingkat rendah telah memutuskan bahwa Trump melampaui wewenangnya dengan pengenaan bea masuk menyeluruh dan memblokir sebagian besar di antaranya agar tidak berlaku, meskipun hasil tersebut sempat ditangguhkan karena pemerintah mengajukan banding.
Implikasi Jangka Panjang bagi Kebijakan Perdagangan AS
Putusan ini menandai babak baru dalam perdebatan konstitusional mengenai wewenang eksekutif dalam kebijakan perdagangan internasional. Para pengamat hukum memperkirakan keputusan ini akan membatasi ruang gerak presiden-presiden mendatang dalam menggunakan instrumen tarif sebagai alat kebijakan luar negeri tanpa persetujuan kongres yang jelas.
Di sisi lain, keputusan ini juga diprediksi akan mempengaruhi dinamika hubungan dagang AS dengan berbagai negara, termasuk mitra strategis di kawasan Asia Pasifik yang selama ini menjadi target kebijakan tarif Trump. Para ekonom memperkirakan keputusan ini dapat membuka jalan bagi normalisasi hubungan perdagangan yang lebih stabil dan terprediksi.
