Tentara Korut Tertangkap di Ukraina Tolak Dipulangkan, Pilih Suaka ke Korsel
Sudah lebih dari satu tahun berlalu sejak pasukan Ukraina menangkap dua tentara Korea Utara di wilayah Kursk, Rusia. Namun, nasib kedua pria tersebut hingga kini masih belum jelas, sementara para aktivis terus mendesak pemerintah Korea Selatan untuk bertindak lebih cepat dalam menangani kasus ini.
Kedua tentara itu secara tegas menolak untuk dipulangkan ke Korea Utara. Mereka memohon agar direlokasi ke Korea Selatan, karena khawatir akan menghadapi hukuman berat di tanah airnya jika tertangkap hidup-hidup. "Saya tidak akan selamat jika kembali. Orang-orang lain yang tertangkap, meledakkan diri. Saya gagal," ujar salah satu tentara kepada surat kabar Korea Selatan, Hankook Ilbo.
PBB Soroti Risiko Penyiksaan dan Desak Perlindungan
Perserikatan Bangsa-Bangsa turut menyoroti kasus ini dengan serius. Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di Korea Utara pada Februari lalu menegaskan bahwa Ukraina harus mengikuti protokol internasional dan tidak memulangkan tawanan perang ke tempat di mana mereka berisiko mengalami penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi.
Salah satu tentara mengungkapkan harapannya, "Saya akan sangat bersyukur jika mereka menerima saya. Jika tidak, tidak ada yang bisa saya lakukan." Pernyataan ini mencerminkan ketidakpastian yang menghantui mereka selama proses suaka berlangsung.
Doktrin Militer Korut yang Kejam dan Ancaman Hukuman Lintas Generasi
Para aktivis dan mantan pembelot Korea Utara mengungkapkan bahwa doktrin militer negara tersebut secara tegas melarang tentaranya untuk menyerah atau ditangkap hidup-hidup. Kim Eujin, yang melarikan diri dari Korea Utara pada 1990-an, menjelaskan, "Rezim memerintahkan tentaranya untuk bunuh diri jika mereka akan ditangkap di Ukraina."
Kim menambahkan, "Kedua pria ini tidak mengikuti perintah itu, dan mereka tidak mati — meskipun mungkin mereka mencoba. Kita tidak tahu bagaimana rezim akan merespons tentara yang tidak menaati perintah bunuh diri daripada ditangkap, karena ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun saya menduga mereka akan dianggap sebagai pengkhianat. Dan bukan hanya mereka — keluarga mereka juga akan dihukum."
Dalam wawancara, kedua tentara mengaku tidak takut bertempur di Ukraina, tetapi mereka sangat khawatir dengan keselamatan keluarga di Korea Utara. Mereka teringat doktrin Pyongyang yang terus ditanamkan: "Seorang pembelot membawa hukuman bagi tiga generasi."
Peter Oh dari Free Korean Association, organisasi yang membantu pengungsi Korea Utara di Amerika Serikat, memberikan konteks historis: "Secara historis, selama dan setelah Perang Korea, tawanan perang yang kembali dilaporkan dikenai kerja paksa dan diklasifikasikan sebagai unsur bermusihan. Para tahanan ini kemungkinan takut akan konsekuensi serupa jika kembali."
Oh juga mencatat, "Pembalasan terhadap keluarga mereka mungkin saja terjadi. Namun pemerintah Korea Utara mungkin menghindari langkah ekstrem untuk mencegah sorotan internasional."
Keraguan Korea Selatan dan Kompleksitas Diplomatik
Berdasarkan Pasal 3 Konstitusi Korea Selatan, warga Korea Utara masih dianggap sebagai warga negara Korea Selatan dan berhak tinggal di Selatan. Namun, lebih dari setahun setelah penangkapan, pemerintah Korea Selatan tampak enggan mengambil langkah tegas untuk menerima kedua tentara tersebut.
Peter Oh menganalisis, "Penundaan ini disebabkan oleh kerumitan hukum dan diplomatik internasional yang melibatkan Ukraina, Rusia, Korea Utara, dan Korea Selatan. Meskipun pemerintah Korea Selatan telah menyatakan minatnya secara umum, mereka belum mengambil langkah langsung, kemungkinan karena implikasi geopolitik yang sensitif."
Saat ini, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung tampak ingin memperbaiki hubungan dengan Pyongyang. Konstitusi Korea Selatan juga memuat Pasal 4 yang menekankan "hubungan damai dengan Utara," yang mungkin mempengaruhi keputusan politik. Oh menegaskan, "Posisi kami adalah, terlepas dari interpretasi konstitusi, para tentara ini memiliki hak untuk mencari suaka di Korea Selatan atau negara ketiga berdasarkan kehendak bebas mereka."
Kebuntuan Diplomatik dan Kritik terhadap Pemerintah Seoul
Pembicaraan antara Seoul dan Kyiv mengenai nasib kedua tentara tersebut dilaporkan mengalami kebuntuan. Pada 9 Februari, Korea Institute for National Unification merilis laporan yang menyatakan bahwa "komunikasi langsung antara para pemimpin Korea Selatan dan Ukraina sangat penting" untuk memecahkan kebuntuan ini.
Tanpa adanya kesepakatan, Ukraina bisa saja berkewajiban menyerahkan kedua pria itu kepada Rusia. Hingga kini, Korea Utara belum memberikan komentar publik mengenai kedua tawanan perang tersebut, meskipun kemungkinan pembicaraan berlangsung di balik layar.
Kim Eujin mengkritik keras pemerintah Korea Selatan, "Tidak ada yang menghalangi Ukraina untuk membebaskan kedua pria itu, dan juga 'tidak ada dalam hukum internasional' yang mencegah mereka bepergian ke Korea Selatan. Mereka terus mengatakan ini adalah 'isu yang rumit,' tetapi saya tidak merasa mereka benar-benar berusaha keras."
Kim menambahkan, "Presiden Lee, Kementerian Unifikasi, dan Kementerian Luar Negeri tampaknya lebih peduli untuk tidak membuat Kim Jong Un marah daripada membawa kedua pria ini ke Korea Selatan. Jika ini semata-mata soal hak asasi manusia, mereka pasti sudah tiba di sini. Seolah-olah pemerintah justru mencari alasan agar mereka tidak datang."
Kasus ini terus menjadi sorotan internasional, menguji komitmen hak asasi manusia dan kompleksitas hubungan diplomatik di kawasan yang penuh ketegangan.
