Presiden China Serukan Penegakan Hukum Internasional untuk Stabilitas Timur Tengah
Presiden China, Xi Jinping, telah menegaskan pentingnya menegakkan hukum internasional secara konsisten demi menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan yang dipicu oleh konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Pernyataan dalam Pertemuan dengan Putra Mahkota Abu Dhabi
Dalam pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, pada Selasa (14/4/2026), Xi Jinping menekankan bahwa hukum internasional tidak boleh diterapkan secara pilih-pilih atau selektif. Pertemuan ini berlangsung di Beijing, menandai komitmen China dalam mendorong dialog dan resolusi damai di kawasan yang rawan konflik.
"Hukum tidak boleh digunakan hanya saat menguntungkan dan diabaikan ketika tidak," ujar Xi Jinping, seperti dilaporkan oleh kantor berita pemerintah China, Xinhua. Pernyataan ini mencerminkan posisi China yang menyerukan keadilan dan kesetaraan dalam tata kelola global, terutama dalam konteks dinamika politik Timur Tengah.
Latar Belakang Ketegangan di Kawasan
Ketegangan di Timur Tengah telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, dengan konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran menciptakan ketidakstabilan regional. China, sebagai kekuatan global, berupaya memainkan peran konstruktif dengan mendorong kepatuhan terhadap hukum internasional sebagai landasan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Xi Jinping menambahkan bahwa penegakan hukum yang adil dan tidak memihak adalah kunci untuk membangun kepercayaan antarnegara dan memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan luar negeri China yang menekankan multilateralisme dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.
Implikasi bagi Hubungan Internasional
Pernyataan Presiden Xi ini dapat dilihat sebagai kritik halus terhadap praktik-praktik yang dianggap selektif dalam penerapan hukum internasional oleh beberapa negara besar. Dalam konteks Timur Tengah, di mana kepentingan geopolitik sering bertabrakan, seruan ini bertujuan untuk mendorong transparansi dan konsistensi dalam kebijakan luar negeri.
China berharap bahwa dengan menegaskan prinsip-prinsip ini, dapat berkontribusi pada pengurangan ketegangan dan promosi kerja sama regional. Pertemuan dengan Putra Mahkota Abu Dhabi juga menandai upaya China untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Timur Tengah, yang merupakan mitra strategis dalam inisiatif seperti Belt and Road.
Secara keseluruhan, penekanan Xi Jinping pada hukum internasional mencerminkan komitmen China terhadap tatanan dunia yang lebih stabil dan adil, meskipun tantangan di Timur Tengah tetap kompleks dan memerlukan pendekatan multilateral yang inklusif.
