Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih pada Senin, 27 April 2026. Pelantikan para pejabat negara dijadwalkan berlangsung di Istana Negara pukul 15.00 WIB. Sejumlah tokoh yang akan dilantik mulai berdatangan ke Istana Kepresidenan Jakarta sejak pukul 13.52 WIB.
Tokoh-Tokoh yang Hadir
Beberapa nama yang terlihat hadir antara lain Jenderal (Purn) Dudung Abdurrachman, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, Abdul Kadir Kading, Muhammad Qodari, Hanif Faisol, dan Hasan Nasbi. Kehadiran mereka memperkuat spekulasi tentang posisi baru yang akan diisi dalam kabinet.
Posisi Baru yang Dikabarkan
Jenderal (Purn) Dudung Abdurrachman dikabarkan akan dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Muhammad Qodari. Sementara itu, Qodari akan mengisi posisi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI menggantikan Angga Raka Prabowo. "Tadi ditelfon Pak Seskab (Teddy Indra Wijaya). Bapak presiden meminta saya membantu proses komunikasi secara maksimal untuk program kerja pemerintah yang latar belakangnya adalah tujuan kita bernegara," ujar Qodari.
Jabatan Lain yang Beredar
Beredar pula informasi bahwa Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat akan menjadi Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol. Sementara Hanif dikabarkan akan menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Pangan. "Belum tahu persisnya. Menteri LH banyak tugas dan harus kita tuntas, kerja keras," kata Jumhur di Istana.
Hasan Nasbi dikabarkan akan dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selain itu, Abdul Kadir Karding disebut akan menjadi Kepala Badan Karantina Nasional menggantikan Sahat Manaor Panggabean. Karding merupakan mantan Menteri P2MI.
Prosesi Pelantikan
Pelantikan dijadwalkan berlangsung pada pukul 15.00 WIB di Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto diharapkan secara resmi mengumumkan susunan baru Kabinet Merah Putih dalam acara tersebut. Publik menantikan perubahan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas kabinet.
