Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil langkah antisipatif menghadapi potensi pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Salah satu langkah utama adalah melakukan efisiensi dengan memangkas belanja yang tidak menjadi prioritas, sambil tetap menjaga program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Langkah Antisipasi Pemprov DKI
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menyatakan bahwa Pemprov DKI memahami kekhawatiran DPRD DKI Jakarta terkait kemungkinan pemotongan DBH yang dapat berdampak pada postur APBD. "Kami memahami kekhawatiran DPRD DKI terkait kemungkinan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) lagi, sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya dan berdampak pada postur APBD," kata Chico saat dihubungi, Selasa (23/6/2026).
Meski demikian, Chico menegaskan bahwa Pemprov DKI akan tetap menjaga program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Efisiensi akan difokuskan pada belanja nonprioritas tanpa mengurangi layanan dasar. "Pemprov DKI di bawah Gubernur Pramono Anung menyikapi hal ini dengan sikap bijak dan proaktif. Kami menghargai kondisi fiskal nasional, namun tetap fokus pada prioritas utama, yakni menjaga kesejahteraan warga dan akselerasi pembangunan menuju Jakarta 5 abad," ujarnya.
Realokasi Anggaran dan Penguatan PAD
Langkah pertama yang akan dilakukan adalah realokasi anggaran secara ketat. Belanja yang tidak mendesak akan dikurangi agar program pelayanan publik tetap berjalan optimal. "Kami melakukan efisiensi dan realokasi anggaran secara ketat, memotong belanja nonprioritas tanpa mengurangi layanan dasar kepada masyarakat seperti pendidikan gratis, kesehatan, transportasi publik, penanganan sampah, banjir, dan penataan permukiman kumuh," jelas Chico.
Selain efisiensi anggaran, Pemprov DKI juga berupaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan investasi, inovasi pendapatan daerah, serta optimalisasi peran badan usaha milik daerah (BUMD). "Kami juga mendorong optimalisasi pendapatan daerah sendiri melalui inovasi, peningkatan investasi, dan pemberdayaan BUMD agar aset daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal," tuturnya.
Pembiayaan Alternatif dan Kolaborasi
Pemprov DKI juga membuka peluang pembiayaan alternatif untuk mendukung program-program strategis. Skema kolaborasi dengan sektor swasta menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan. "Kami menjajaki pembiayaan alternatif yang kreatif dan sesuai regulasi, seperti skema kolaborasi dengan swasta melalui Jakarta Collaboration Fund dan instrumen pembiayaan daerah lainnya agar program strategis tetap berjalan," tuturnya.
Chico menilai tantangan fiskal tersebut tidak akan menghambat langkah Jakarta menuju usia ke-500 tahun. Menurutnya, pembangunan kota tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga kolaborasi berbagai pihak. "Momentum menuju 5 abad Jakarta bukan hanya soal anggaran, melainkan kolaborasi semua pihak, baik Pemprov, DPRD, swasta, maupun masyarakat, untuk membangun kota global yang berpihak pada warga," ucapnya.
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
Pemprov DKI juga memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar potensi pemotongan DBH dapat diminimalkan. Di saat yang sama, berbagai program pembangunan dan pelayanan publik disebut akan tetap menjadi prioritas. "Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pemotongan DBH dapat diminimalisir di masa mendatang, sambil memastikan Jakarta tetap tangguh dan terus maju," pungkas Chico.
