Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memiliki peran strategis dalam menyerap tenaga kerja lokal dan mewujudkan pemerataan pembangunan. Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat sekitar dapat merasakan langsung manfaat keberadaan koperasi, sekaligus meminimalkan kesenjangan sosial.
Kewajiban Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
Dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/7/2026), Yandri menyatakan bahwa setiap KDKMP akan menyerap 17 orang tenaga kerja yang wajib berasal dari desa atau kelurahan tempat koperasi tersebut berada. "Jadi koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, ini akan menyerap tenaga kerja 17 orang. Dan wajib hukumnya berasal dari desa, atau kelurahan Kopdes ini berada," ujar Yandri. Ia juga menambahkan bahwa jika ada tenaga kerja dari luar, pihaknya akan memeriksa. "Kalau ada tenaga kerja dari luar, lapor ke Kemendes, Pak. Pasti kita periksa," sambungnya.
Solusi Permodalan dan Anti-Rentenir
Pernyataan tersebut disampaikan Yandri saat Tatap Muka bersama Kepala Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Flores Timur, di Gudang KDKMP Kecamatan Weri, Jumat (3/6/2026). Lebih luas, Yandri menjelaskan bahwa KDKMP juga menyediakan solusi permodalan yang mudah, ringan, dan legal bagi warga lokal. Program ini dirancang untuk membebaskan masyarakat dari jeratan rentenir dan pinjaman online ilegal dengan skema bunga yang ditekan sangat rendah. Pemerintah mendorong suku bunga pinjaman maksimal hanya 6% per tahun.
Fungsi Toko Desa dan Distribusi Sembako
Selain menyediakan gerai pinjaman, Toko Desa dari KDKMP difungsikan sebagai distributor sembako bersubsidi, penampung hasil panen petani, dan penyedia kebutuhan pokok warga. "Kemudian nanti gerainya Bapak Ibu, itu nanti akan ada pupuk. Ada Bank BNI juga," jelas mantan Wakil Ketua MPR RI tersebut. "Jadi nanti Bapak Ibu jangan lagi pinjam di rentenir Bu. Maka Pak Presiden Prabowo itu ingin menghapus rentenir melalui adanya sarana dari Bank Himbara," sambungnya.
Evaluasi Program KDKMP
Pemerintah akan terus mengevaluasi dan memperbaiki berbagai kekurangan pada program KDKMP. Evaluasi difokuskan pada perbaikan tata kelola, tata letak gerai yang dinilai kurang strategis, serta peningkatan pengawasan agar operasionalnya lebih efisien, akurat, dan tepat sasaran. "Jadi saya ibaratkan sebatang pohon durian, buahnya 100, mungkin 1 atau 2 yang busuk. Yang busuk ini yang dibuang bukan batangnya yang ditebang," jelas Menteri asal Bengkulu Selatan itu. "MBG kalau ada korupsi bukan MBG yang ditebang," lanjutnya.
Kehadiran Pejabat dalam Acara
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan, Wakil Gubernur (Wagub) NTT Johni Asadoma, Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen, serta Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa (PEID) Kemendes PDT Tabrani yang mendampingi Yandri.
