Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia mendorong seluruh gubernur dan wakil gubernur se-Tanah Papua untuk turut serta menyukseskan kegiatan tersebut. Dukungan ini disampaikan usai pertemuan dengan para kepala daerah di Gedung Negara Papua, Kota Jayapura, pada Senin (22/6/2026).
Manfaat Sensus Ekonomi bagi Papua
Menurut Tito, Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan banyak manfaat bagi daerah, khususnya di Tanah Papua. “Saya mohon dengan hormat kita dukung Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS di Indonesia, khususnya di Papua Raya,” ujarnya.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan ini mencakup aktivitas ekonomi hingga kondisi sosial ekonomi keluarga atau rumah tangga di Tanah Air. “Oleh sebab itu, kami dari BPS memohon dukungan dari Bapak Mendagri dan juga Bapak/Ibu Kepala Daerah, terutama di Tanah Papua untuk kita bisa bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” kata Amalia.
Dukungan Penuh Kepala Daerah Papua
Seluruh kepala daerah se-Tanah Papua kompak menyatakan kesiapan mendukung Sensus Ekonomi 2026. Dukungan disampaikan langsung oleh Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau. “Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami siap mendukung Sensus Ekonomi tahun 2026,” ujar Ahmad Nausrau.
Langkah Konkret Mendagri
Mendagri Tito dalam berbagai kesempatan mengajak kepala daerah untuk mendukung Sensus Ekonomi 2026. Komitmennya diwujudkan melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Kepala BPS pada Senin (15/6). Melalui upaya ini, diharapkan pemerintah memperoleh data akurat mengenai kondisi ekonomi yang selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam menyusun kebijakan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri, serta pejabat BPS dan Provinsi Papua.
