Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong setiap kepala daerah untuk mengembangkan pola kepemimpinan yang adaptif dengan mengoptimalkan skema pembiayaan kreatif (creative financing) di tengah dinamika ekonomi global. Menurutnya, pendekatan ini menjadi kunci agar pembangunan daerah tetap berjalan tanpa bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Adaptive Leadership di Tengah Efisiensi 2026
“Kita tahu di tengah efisiensi tahun 2026 memang kepala daerah sekarang ini dituntut untuk benar-benar bisa mengimplementasikan apa yang dinamakan adaptive leadership di tengah gejolak eskalasi geopolitik global yang susah diprediksi,” ujar Akhmad Wiyagus saat acara Workshop tentang Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah melalui Creative Financing terhadap Pengaruh Efisiensi Tahun 2026 di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, dikutip Sabtu (4/7/2026).
Wiyagus menjelaskan bahwa salah satu langkah yang dapat ditempuh pemerintah daerah (Pemda) ialah mengoptimalkan pemanfaatan aset yang selama ini belum produktif. Lahan tidur maupun berbagai fasilitas milik Pemda yang membebani anggaran dapat dikelola melalui kerja sama dengan pihak ketiga sehingga mampu menghasilkan nilai ekonomi sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Contoh Sukses: Stadion GBLA
Sebagai contoh, Wiyagus menyoroti keberhasilan penerapan creative financing di sejumlah daerah, salah satunya adalah pengelolaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Perawatan stadion tersebut dikerjasamakan dengan klub sepak bola Persib Bandung sehingga tidak lagi menjadi beban Pemda, bahkan memberikan manfaat ekonomi. “Jadi kalau bicara creative financing sudah ideal. Jadi, bagaimana lahan tidur yang menjadi aset-aset pemerintah daerah ini benar-benar bisa diberdayakan, bisa menghasilkan profit lah ya untuk menambah PAD,” tegasnya.
Kota Jambi Punya Modal Kuat
Menurut Wiyagus, Kota Jambi memiliki modal yang kuat untuk mengembangkan strategi tersebut karena dipimpin oleh kombinasi kepala daerah dengan latar belakang birokrasi dan dunia usaha. Ia menilai sinergi tersebut dapat menghadirkan berbagai inovasi pembiayaan di luar mekanisme konvensional. Wiyagus juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Jambi untuk terus memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Harapan kita tentunya pemberdayaan pihak ketiga juga ikut bertanggung jawab untuk membangun Kota Jambi ini menjadi kota yang tidak hanya berpikir konvensional lagi, tidak terlalu tergantung kepada pemerintah pusat,” pungkasnya. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya kemandirian fiskal sekaligus mempercepat pembangunan daerah.
Acara Dihadiri Pejabat Nasional dan Daerah
Workshop tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, jajaran staf ahli dan asisten di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, serta para camat dan lurah se-Kota Jambi.
