PDIP Dibilang Abu-abu, PKS Ungkit 10 Tahun Jadi Oposisi Era Jokowi
Sekjen PKS M Kholid turut berkomentar terkait PDIP yang disebut memiliki posisi abu-abu. Kholid mengatakan bahwa baik di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama penting dan dibutuhkan dalam negara demokrasi.
"Kami menghormati pilihan politik setiap partai. Dalam negara demokrasi, keberadaan partai di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama penting dan sama-sama dibutuhkan," kata Kholid saat dihubungi, Sabtu (20/6/2026).
Kholid menyebut jika PDIP memilih berada di luar pemerintahan, maka itu adalah pilihan yang konstitusional. Dia juga menilai pilihan tersebut baik untuk demokrasi karena memperkuat fungsi checks and balances di parlemen.
"Jika PDI Perjuangan memilih berada di luar pemerintahan, itu merupakan pilihan yang sah, konstitusional dan baik juga bagi demokrasi kita karena semakin memperkuat fungsi checks and balances di parlemen," ucap dia.
Lebih lanjut, Kholid mengungkapkan bahwa partainya juga pernah berada di luar pemerintahan selama 10 tahun saat era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Saat ini, PKS memilih untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintah.
"PKS sendiri pernah memilih berada di luar pemerintahan selama 10 tahun pada masa Presiden Jokowi dan PDIP memimpin pemerintahan. Dan sekarang ini, kami memilih untuk di dalam pemerintahan, mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid meminta PDIP bersikap tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jazilul mengatakan sikap yang tidak jelas bisa menimbulkan kesan membingungkan.
"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).
Jazilul menjawab pertanyaan wartawan soal dugaan keikutsertaan Andi Widjajanto dalam aksi demo beberapa hari lalu.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menjawab pernyataan Jazilul yang meminta PDIP bersikap tegas. Andreas menegaskan partainya merupakan partai penyeimbang di luar pemerintah, sesuai keputusan kongres partai.
"Partai penyeimbang di luar pemerintahan," kata Andreas kepada wartawan, Jumat (19/6). "Itu keputusan kongres partai," sambungnya.
