Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menerbitkan surat internal bernomor 1275/IN/DPP/v/2026 tertanggal 1 Juli 2026 untuk menjelaskan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang terhadap koalisi kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Surat berjudul 'Penjelasan Ketua Umum PDI Perjuangan Tentang Kedudukan PDI Perjuangan Sebagai Partai Penyeimbang dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia' itu telah dibenarkan oleh Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat.
Posisi Penyeimbang Berlandaskan Konstitusi
Dalam surat tersebut, Megawati menulis bahwa posisi PDIP sebagai partai penyeimbang telah ia sampaikan dalam Kongres VI PDIP di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada 1 Agustus 2025. Megawati menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial yang tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi. "Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi," tulis Megawati.
Menurut Megawati, dalam posisi tersebut, keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan oleh dukungan mayoritas di DPR. Presiden juga tidak bisa dijatuhkan hanya karena kehilangan dukungan politik di parlemen, kecuali melalui mekanisme pemakzulan (impeachment). "Hal ini berbeda dengan sistem parlementer, di mana pemerintah dibentuk oleh partai atau koalisi mayoritas di parlemen dan harus terus mempertahankan kepercayaan parlemen," katanya.
Landasan Teoretis dari Giovanni Sartori
Megawati menjelaskan bahwa sikap partainya sebagai penyeimbang sejalan dengan pemikiran Giovanni Sartori dalam bukunya 'Parties and Party Systems: A Framework for Analysis' (1976). Sartori memperkenalkan konsep responsible opposition, yang menilai oposisi tidak boleh sekadar menolak dan mengkritik, melainkan juga memiliki kesadaran memikul tanggung jawab terhadap keberlangsungan sistem pemerintahan.
Melalui pemahaman itu, Sartori mengkritik irresponsible opposition, yakni oposisi yang menjadikan penolakan dan kritik ke pemerintah sebagai tujuan tanpa mempertimbangkan akibat terhadap stabilitas negara dan kesejahteraan rakyat. "Atas dasar pemahaman konstitusional, pengalaman historis, dan landasan teoretis tersebut, PDI Perjuangan menggunakan istilah 'partai penyeimbang'," kata Megawati.
Politik sebagai Instrumen Demokrasi yang Sehat
Megawati menambahkan bahwa politik tidak boleh semata menjadi alat mencari kekuasaan dan jabatan. Politik harus menjadi instrumen untuk menjaga demokrasi yang sehat, berkeadaban, dan berkeadilan sosial. Menurut dia, PDIP akan tetap mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, dan sebaliknya. "PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang tidak menempatkan diri sebagai kekuatan yang menolak pemerintah secara apriori," katanya.
