Jakarta - Anggota Tim Pengawas Haji sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR, Nurdin Halid, mendesak pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan produk pangan dalam negeri bagi konsumsi jemaah haji dan umrah. Menurutnya, potensi ekonomi dari sektor konsumsi haji dan umrah yang mencapai Rp60 triliun per tahun harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Potensi Ekonomi Konsumsi Haji dan Umrah
Nurdin menjelaskan bahwa pada tahun 2026, jumlah jemaah haji Indonesia mencapai 221 ribu orang, dengan nilai ekonomi kebutuhan konsumsi sekitar Rp18,2 triliun. Jika digabungkan dengan jemaah umrah yang mencapai 1,7 juta orang, total nilai ekonominya lebih dari Rp60 triliun per tahun. "Potensi besar ini harus bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan ekonomi negara kita," ujar Nurdin pada Selasa (26/5/2026).
Ketergantungan pada Produk Impor
Nurdin menyoroti bahwa pasokan bahan pangan untuk katering jemaah haji Indonesia masih didominasi produk impor dari Thailand, Vietnam, Brasil, dan negara-negara Timur Tengah. Padahal, Indonesia memiliki banyak produk dari petani, peternak, nelayan, UMKM, dan koperasi yang mampu memasok kebutuhan katering seperti beras, sayur, lauk-pauk, hingga bumbu dapur. "Momentum haji seharusnya mampu menciptakan efek berganda bagi pelaku usaha nasional," tegasnya.
Strategi Penguatan Rantai Pasok
Legislator dari Partai Golkar ini menekankan perlunya pengelolaan sektor logistik dan katering haji dengan strategi ekonomi yang berpihak pada produk rakyat dan industri pangan nasional. Pemerintah harus memperkuat rantai pasok pangan Indonesia untuk kebutuhan jemaah haji dan umrah di Arab Saudi. "Skala ekonomi yang besar ini harus menjadi perhatian khusus mengingat Indonesia adalah salah satu pengirim jemaah haji dan umrah terbesar di dunia. Saat ini, suplai makanan untuk jemaah asal Indonesia di Mekkah masih didominasi negara lain. Artinya, potensi ekonomi yang sangat besar ini justru mengalir ke luar negeri. Sungguh disayangkan jika potensi sebesar ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi nasional," ujar Nurdin.
Optimalisasi Rantai Pasok dan Digitalisasi
Berdasarkan arahan Presiden, pemerintah mendorong optimalisasi rantai pasok pangan dari dalam negeri, termasuk ekspor bahan makanan pokok Indonesia untuk jemaah haji dan umrah di Arab Saudi. Selain itu, penggunaan sistem transaksi digital seperti QRIS di Arab Saudi perlu diperluas agar perputaran uang di Tanah Suci kembali ke perekonomian nasional.
Kerja Sama Lintas Kementerian
Nurdin juga mendorong kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat logistik haji dan umrah, mulai dari pemetaan kebutuhan, kesiapan pasokan, standardisasi produk, hingga kerja sama dengan perusahaan katering di Arab Saudi. "Pemerintah tidak boleh hanya menjadi pengguna layanan katering, tetapi harus mulai masuk lebih jauh ke dalam ekosistem rantai pasok haji," katanya.
Peran Danantara dan BUMN
Nurdin menambahkan bahwa Danantara dan BUMN perlu proaktif melakukan investasi atau kerja sama dengan perusahaan katering Arab Saudi. "Jika kita bisa memiliki akses yang kuat terhadap dapur katering, maka kontrol bahan baku bisa lebih besar berada di tangan kita," imbuhnya.
