Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyatakan bahwa negaranya sedang melengkapi Angkatan Laut (AL) dengan senjata nuklir. Ia juga mengungkapkan rencana ambisius untuk membangun kapal perang berbobot 10.000 ton. Pernyataan ini disampaikan dalam upacara peresmian kapal perusak serbaguna baru bernama Choe Hyon di pelabuhan Nampho, Korea Utara, pada Selasa (23/6/2026).
Program Nuklir AL Berjalan Sesuai Rencana
Menurut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikutip AFP pada Rabu (24/6/2026), Kim Jong Un menegaskan bahwa program melengkapi Angkatan Laut dengan senjata nuklir berjalan tanpa kesalahan. "Ini adalah langkah strategis yang sangat penting karena akan memungkinkan untuk menjaga kekuatan nuklir negara kita siap untuk operasi yang beragam dan efisien," kata Kim dalam pidatonya.
Choe Hyon merupakan salah satu dari dua kapal perang kelas 5.000 ton yang diluncurkan Korea Utara tahun lalu. Kapal ini dilengkapi dengan "senjata paling ampuh" menurut klaim Pyongyang. Kim sebelumnya telah melakukan beberapa inspeksi terhadap kapal-kapal di kelasnya tahun ini, termasuk mengawasi uji coba rudal jelajah dari Choe Hyon pada bulan April.
Rencana Pembangunan Kapal Perang 10.000 Ton
Dalam pidatonya, Kim mengumumkan bahwa setelah Choe Hyon, Korea Utara akan segera mengoperasikan kapal perusak Kang Kon. Lebih lanjut, ia menyatakan rencana meluncurkan kapal perang strategis 10.000 ton satu demi satu. Berdasarkan rencana tersebut, Korea Utara harus "membangun dua kapal permukaan setiap tahun, yang kelasnya lebih tinggi dari Choe Hyon, termasuk kapal penjelajah 10.000 ton".
Langkah ini menunjukkan ambisi Korea Utara untuk memperkuat armada lautnya secara signifikan, meskipun negara tersebut berada di bawah sanksi internasional terkait program nuklirnya.
Ketegangan Regional Meningkat
Pada pertemuan pleno partai selama tiga hari yang berakhir pada Senin (22/6), Kim berjanji untuk meningkatkan kemampuan pertahanan. Ia menyebut upaya modernisasi militer oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat sebagai pendorong kawasan tersebut "ke ambang perang nuklir".
Pyongyang telah berulang kali menyatakan dirinya sebagai negara nuklir "tak dapat diubah" sejak pertemuan puncak tahun 2019 antara Kim dan Presiden AS Donald Trump di Hanoi gagal. Perbedaan cakupan denuklirisasi dan pencabutan sanksi menjadi penyebab kegagalan tersebut.
Korea Utara berada di bawah berbagai sanksi terkait program nuklirnya. Kedua Korea secara teknis masih dalam keadaan perang karena konflik tahun 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian perdamaian. Pengumuman terbaru Kim ini diprediksi akan semakin meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea.
