Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan bahwa kelebihan kapasitas atau overcapacity di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) merupakan indikasi adanya kesalahan dalam sistem hukum dalam merespons kejahatan. Pernyataan ini disampaikan dalam Seminar Nasional Pemasyarakatan di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Data Overcapacity dan Dominasi Kasus Narkoba
Agus memaparkan data terkini per 30 April 2026, di mana total warga binaan pemasyarakatan mencapai 271.602 orang, terdiri dari 215.044 narapidana dan 56.558 tahanan. Overcapacity yang terjadi saat ini mencapai 85 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 146.376 orang atau 53 persen merupakan pelaku tindak pidana narkotika.
Residivis Meningkat, Efektivitas Pemidanaan Dipertanyakan
Menteri Agus juga menyoroti peningkatan jumlah residivis, yaitu orang yang kembali melakukan tindak pidana dan diproses hukum. Hal ini memperparah overcapacity dan menunjukkan inefektivitas proses pemidanaan yang berjalan selama ini. Menurutnya, overcapacity bukan lagi sekadar krisis, melainkan bukti nyata kesalahan sistem hukum.
Ultimum Remedium sebagai Solusi
Untuk mengatasi anomali ini, Agus menekankan pentingnya penerapan asas ultimum remedium, yaitu menjadikan penjara sebagai pilihan terakhir, bukan pertama. Prinsip ini sejalan dengan teori pidana minimalis dan restorative justice. Ia mengingatkan bahwa negara maju diukur dari keberhasilan memulihkan warga binaan, bukan dari jumlah yang dipenjarakan.
Pemulihan sebagai Tolok Ukur Keberhasilan
Agus menambahkan bahwa tolok ukur negara maju dalam bidang pemasyarakatan adalah kemampuan memulihkan narapidana agar siap diterima kembali di masyarakat. Negara modern tidak dinilai dari seberapa banyak memenjarakan warganya, melainkan dari kemampuannya memulihkan keadaan dan kerugian akibat kejahatan serta mengembalikan pelaku ke jalan yang benar.
