Narasi yang menyatakan bahwa Pertamina akan menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite beredar luas di media sosial. Pertalite merupakan BBM bersubsidi yang harganya masih Rp 10.000 per liter. Isu ini mencuat sejak akhir Mei 2026, namun semakin viral setelah Pertamina menaikkan harga Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026.
Klarifikasi Pertamina: Pertalite Tidak Dihapus
Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. "Pertamina tidak memiliki rencana untuk menghapus Pertalite. Pertalite masih menjadi produk andalan kami dan terus dipasok ke seluruh SPBU," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (11/6/2026).
Fadjar menjelaskan bahwa kenaikan harga Pertamax murni penyesuaian harga global, bukan bagian dari strategi menghapus Pertalite. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.
Fakta di Lapangan: Antrean Panjang dan Kekhawatiran Konsumen
Meski Pertamina membantah, kenaikan harga Pertamax telah mendorong banyak konsumen beralih ke Pertalite. Hal ini menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Beberapa SPBU bahkan melaporkan kehabisan stok Pertalite dalam beberapa jam setelah pengiriman.
Seorang pengemudi ojek online, Budi (34), mengeluhkan situasi ini. "Saya terpaksa antre lebih dari satu jam hanya untuk mengisi Pertalite. Kalau Pertalite benar-benar dihapus, pendapatan saya pasti turun drastis," katanya saat ditemui di SPBU Cilandak, Jakarta Selatan.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Fenomena peralihan konsumsi BBM ini berpotensi meningkatkan beban subsidi pemerintah. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi subsidi energi pada kuartal I 2026 mencapai Rp 45 triliun, dan diperkirakan akan membengkak jika permintaan Pertalite terus meningkat.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, menilai bahwa pemerintah perlu segera mengantisipasi lonjakan konsumsi Pertalite. "Jika tidak ada kebijakan pembatasan, subsidi bisa jebol. Namun, menghapus Pertalite secara tiba-tiba akan sangat memberatkan masyarakat kelas menengah ke bawah," jelasnya.
Kebijakan Pemerintah: Subsidi Tepat Sasaran
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk menghapus Pertalite. Namun, wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi terus dimatangkan. Menteri ESDM, Arifin Tasrif, sebelumnya menyebutkan bahwa penerapan sistem subsidi tertutup melalui aplikasi MyPertamina akan diperluas ke seluruh Indonesia pada tahun 2027.
"Kami ingin memastikan subsidi tepat sasaran, bukan menghilangkan akses masyarakat terhadap BBM murah. Pertalite tetap ada, tetapi penggunaannya akan diatur agar lebih terkontrol," ujar Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Selasa (10/6/2026).
Kesimpulan: Hoaks Penghapusan Pertalite
Berdasarkan klarifikasi Pertamina dan pernyataan resmi pemerintah, narasi bahwa Pertalite akan dihapus adalah hoaks. Masyarakat diimbau untuk tidak terprovokasi dan selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi Pertamina atau Kementerian ESDM.
Sementara itu, Pertamina memastikan pasokan Pertalite aman dan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas distribusi. Masyarakat yang mengalami kelangkaan di SPBU dapat melaporkan melalui call center 135 atau aplikasi MyPertamina.
