Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, mengumpulkan seluruh kepala balai dan satuan kerja (Satker) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Sumatera Barat. Langkah ini diambil untuk memantau progres pembangunan infrastruktur serta penanganan pascabencana di provinsi tersebut.
Kegiatan berlangsung di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat pada Senin, 11 Mei 2026. Andre bersama para kepala balai dan Satker PU membahas pelaksanaan program pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur Tahun Anggaran 2025 dan 2026. Cakupan pembahasan meliputi jalan nasional, pengendalian banjir, irigasi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), rehabilitasi fasilitas publik, hingga proyek strategis nasional.
Andre menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap percepatan pemulihan Sumatera Barat pascabencana. Hal ini diwujudkan melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon).
"Pemerintah pusat melalui Kementerian PU bekerja keras membantu Sumatra Barat melalui gelontoran anggaran APBN, baik tahun 2025 maupun 2026, termasuk dana tanggap darurat dan rehab rekon," ujar Andre yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI.
Andre menekankan pentingnya transparansi kepada masyarakat mengenai kontribusi pemerintah pusat dalam membangun kembali infrastruktur Sumbar yang rusak akibat bencana. Ia meminta seluruh balai dan satker untuk memaparkan secara rinci capaian program, jumlah anggaran, hingga progres pekerjaan di lapangan.
"Kita ingin masyarakat Sumatera Barat tahu bahwa pemerintah Presiden Prabowo hadir di Sumbar. Apa yang sudah dikerjakan, berapa APBN yang dikucurkan, berapa kilometer jalan dibangun, jembatan diperbaiki, irigasi ditangani, semuanya harus diketahui masyarakat," tegas Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) tersebut.
Andre memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh balai Kementerian PU di Sumbar yang dinilai cepat dalam melakukan pendataan kerusakan, penyusunan kebutuhan anggaran, hingga pelaksanaan penanganan di lapangan. Ia memastikan DPR telah mengalokasikan anggaran yang diperlukan.
"Ada hal yang perlu ditegaskan. Kami sebagai anggota DPR tentu mengapresiasi kerja keras teman-teman balai di Sumatra Barat. Mereka mendata, menginventarisir seluruh kerusakan dan kebutuhan, lalu mendorong penganggaran hingga mengeksekusi APBN," katanya.
"Nah tinggal tugas saya memastikan anggaran-anggaran yang masih bolong dan kurang bisa kita dorong. Besok saya sudah minta waktu bertemu Pak Menteri untuk memperjuangkan itu," sambungnya.
Salah satu proyek yang menjadi perhatian khusus adalah pembangunan Jembatan Ngarai Sianok yang menghubungkan kawasan Bukittinggi dan Agam. Andre menyebut Detail Engineering Design (DED) proyek tersebut ditargetkan selesai pada Agustus 2026, dan pembangunan fisik direncanakan dimulai akhir 2026 melalui skema multiyears contract.
"Kita targetkan akhir tahun 2026 ini bisa dibangun. DED-nya selesai Agustus, lalu kita komunikasikan ke Pak Menteri agar anggarannya segera dialokasikan," katanya.
Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, Naryo Widodo, menyampaikan bahwa pihaknya menyiapkan total rencana anggaran Rp4,26 triliun untuk penanganan bencana dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air di Sumbar. Anggaran tersebut mencakup penanganan tanggap darurat, pengendalian sungai dan pantai, rehabilitasi irigasi, hingga penyediaan air baku di berbagai daerah terdampak bencana. Untuk penanganan tanggap darurat saja, BWSS V Padang mengalokasikan Rp344,18 miliar dengan progres rata-rata pekerjaan telah mencapai lebih dari 55 persen.
Selain itu, BWSS juga menyiapkan berbagai proyek strategis pengendalian banjir dan sedimen di sejumlah sungai besar seperti Batang Anai, Batang Kuranji, Batang Tapakis, hingga Batang Air Dingin.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumbar, Maria Doeni Isa, memaparkan total anggaran penanganan SPAM pascabencana mencapai Rp614,85 miliar. Program ini mencakup pemulihan sistem air minum di berbagai daerah terdampak seperti Padang Pariaman, Tanah Datar, Agam, Kota Padang, Solok, hingga Pasaman Barat.
Selain pembangunan SPAM, BPPW Sumbar juga menjalankan pembangunan sanitasi, rehabilitasi sekolah dan madrasah, serta pembangunan sarana olahraga termasuk revitalisasi GOR Haji Agus Salim Padang.
Di sektor rehabilitasi fasilitas publik, Kepala Satker Prasarana Strategis Kementerian PU Sumbar, Jihat, menyebut Kementerian PU terus menggenjot rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumbar melalui berbagai proyek strategis. Proyek tersebut meliputi rehabilitasi fasilitas kesehatan, rumah ibadah, madrasah, pondok pesantren, pembangunan Sekolah Rakyat, hingga revitalisasi sarana olahraga.
Menurut Jihat, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp90,54 miliar untuk rehabilitasi 39 fasilitas kesehatan pascabencana tahap I dan Rp17,5 miliar untuk tahap II sebanyak 10 unit. Selain itu, rehabilitasi prasarana peribadatan mencapai Rp124,5 miliar untuk 44 unit, ditambah rehabilitasi pondok pesantren senilai Rp6,8 miliar serta perbaikan puluhan madrasah di berbagai daerah terdampak bencana di Sumbar.
Jihat menjelaskan bahwa Kementerian PU juga menjalankan penanganan tanggap darurat pascabencana dengan nilai kontrak mencapai Rp191,94 miliar. Penanganan ini meliputi pembersihan lokasi terdampak serta rehabilitasi fasilitas rusak. Sejumlah proyek prioritas lain juga terus berjalan, seperti pembangunan hunian ASN penanggulangan bencana di Agam dan Padang Panjang yang progresnya telah mencapai 100 persen, pembangunan Pasar Painan senilai Rp117,5 miliar, serta revitalisasi GOR Haji Agus Salim Padang dengan nilai proyek sekitar Rp340 miliar.
Selain itu, kata Jihat, pemerintah pusat juga menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di Dharmasraya dengan investasi sekitar Rp247,8 miliar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA berkapasitas sekitar 1.080 siswa. Kementerian PU juga membangun Gedung SPPG di sejumlah daerah di Sumbar dengan total investasi sekitar Rp71,66 miliar sebagai bagian dari komitmen pemerintah mempercepat pemulihan Sumbar pascabencana sekaligus memperkuat infrastruktur pelayanan publik agar lebih tangguh menghadapi bencana.
Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi, menyebut total alokasi pembangunan jalan dan jembatan di Sumbar hingga 2026 mencapai lebih dari Rp2,1 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk preservasi jalan nasional, pembangunan jembatan gantung, penanganan longsor, hingga percepatan proyek strategis seperti Flyover Panorama I Sitinjau Lauik dan Jalan Tol Pekanbaru-Padang. BPJN Sumbar juga mencatat kemantapan jalan nasional di Sumbar telah mencapai 92 persen dari total panjang jalan nasional sekitar 1.517 kilometer.
Andre berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat pemulihan Sumbar pascabencana. Ia berharap pemulihan ini sekaligus memperkuat infrastruktur daerah.
"Kita kawal bersama agar seluruh yang sudah disusun oleh balai dan satker ini bisa dieksekusi dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumatera Barat," tutup Andre.
