Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan keyakinannya bahwa optimalisasi program perumahan rakyat akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal ini disampaikan saat menghadiri acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Senin (22/6). Menurut Tito, sektor perumahan memiliki efek berganda yang signifikan karena menggerakkan berbagai sektor usaha, seperti perbankan, pengembang perumahan, hingga toko material bangunan, serta mendorong penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.
Ekosistem Ekonomi yang Berputar
Tito menjelaskan bahwa jika perumahan dapat ditangani dengan baik, masalah kemiskinan dan kesulitan masyarakat dapat teratasi. "Dan ini kalau seandainya perumahan ini bisa ditangani dengan baik, diselesaikan masalahnya, di samping menyelesaikan masalah kemiskinan dan kemudian kesulitan masyarakat, ini akan menimbulkan ekosistem ekonomi yang berputar," ujar Tito. Ia menekankan bahwa sektor perumahan masih menghadapi kesenjangan antara kebutuhan rumah dan ketersediaan hunian yang layak di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.
Dukungan Pemerintah Daerah Diperlukan
Mendagri mengingatkan bahwa upaya percepatan pembangunan perumahan perlu didukung oleh pemerintah daerah (Pemda), termasuk di kawasan Indonesia Timur. Dukungan daerah akan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tito menekankan bahwa jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jangkauan program perumahan akan lebih terbatas. Pemda didorong untuk mempercepat kemudahan perizinan, antara lain dengan mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik (MPP), diikuti pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Insentif bagi Pengembang
Tito juga mendorong pemberian insentif kepada pengembang perumahan agar lebih semangat membangun. "Supaya tadi, developer-nya semangat untuk membangun perumahan. Dapat KUR juga, Kredit Usaha Rakyat," kata Tito. Ia menyayangkan bahwa masih banyak daerah di Papua yang belum menerbitkan PBG bagi MBR. Kondisi ini berdampak pada akses masyarakat terhadap hunian yang layak yang tidak merata. Selain itu, jumlah MPP di wilayah Papua juga dinilai relatif terbatas.
Belajar dari Praktik Baik di Bali
Tito menyarankan agar daerah yang belum memiliki MPP untuk mempelajari praktik baik yang diterapkan Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar, Bali, dalam mengelola layanan publik terpadu. "Di sana ada polisi buat ngurus SIM, paspor, imigrasi, semua enggak ada yang pakai seragam. Semuanya berpakaian seperti biasa (namun hasilnya lebih cepat dan maksimal)," pungkas Mendagri. Dengan demikian, optimalisasi program perumahan rakyat diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
